Pemerintah Suriah berupaya memperkuat dukungan internasional untuk menghadapi pelanggaran ‘Israel’ di wilayah selatan negara tersebut. Perwakilan Tetap Suriah untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Ibrahim Alabi, mengatakan Damaskus telah menggalang dukungan dari 45 negara sebagai bagian dari langkah diplomatik untuk menekan ‘Israel’.
Dalam wawancara dengan Al Jazeera pada Ahad (11/10/2026), Alabi menyebut upaya tersebut dilakukan bersamaan dengan berlanjutnya negosiasi yang dimediasi Amerika Serikat. Pembicaraan itu diarahkan untuk mencapai kesepakatan keamanan yang dapat menjamin hak-hak warga Suriah di wilayah terdampak sekaligus menjaga kedaulatan negara.
Alabi menilai penegasan kembali Dewan Keamanan PBB mengenai pentingnya menghormati Perjanjian Pelepasan Pasukan 1974 dan kedaulatan Suriah atas seluruh wilayahnya menjadi perkembangan penting. Menurutnya, sikap tersebut dapat memperkuat jalur diplomatik Damaskus dalam merespons aktivitas militer ‘Israel’ di Suriah selatan.
Suriah Tempuh Jalur Diplomatik dan Hukum
Alabi menjelaskan bahwa pemerintah Suriah mengandalkan pendekatan politik dan hukum internasional untuk menghadapi pelanggaran yang dituduhkan kepada ‘Israel’. Damaskus, katanya, berupaya menggunakan mekanisme diplomatik serta ketentuan hukum internasional untuk mempertahankan hak-haknya.
Ia juga merujuk pada peringatan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia yang, menurut keterangannya, menyebut praktik-praktik tertentu di wilayah tersebut berpotensi dikategorikan sebagai kejahatan perang.
Pernyataan itu menegaskan pentingnya penilaian berdasarkan hukum humaniter internasional dan penyelidikan terhadap tindakan yang dipersoalkan. Namun, keterangan yang disampaikan Alabi tidak merinci tindakan spesifik yang menjadi dasar peringatan tersebut.
Alabi menambahkan bahwa komitmen Suriah terhadap hukum internasional, perjanjian internasional, dan resolusi Dewan Keamanan PBB menjadi bagian dari landasan diplomasi Damaskus. Ia membandingkan pendekatan tersebut dengan tindakan ‘Israel’ yang menurutnya melanggar ketentuan internasional melalui aktivitas militernya di Suriah selatan.
Baca Artikel Lainnya: Barak Sebut Suriah Berperan Penting dalam Meredakan Ketegangan Regional
Negosiasi Keamanan Dimediasi Amerika Serikat
Selain menggalang dukungan internasional, Suriah masih mengikuti proses negosiasi yang dimediasi Washington untuk membahas kemungkinan kesepakatan keamanan. Alabi menekankan bahwa setiap kesepakatan harus menjamin hak-hak warga Suriah di wilayah yang terdampak serta menghormati kedaulatan negara.
Meski demikian, belum ada rincian mengenai isi kesepakatan yang sedang dibahas maupun jadwal penyelesaiannya dalam keterangan tersebut. Karena itu, proses negosiasi masih perlu dibedakan dari kesepakatan yang telah tercapai.
Bagi Damaskus, jalur diplomatik dinilai dapat digunakan untuk memperjuangkan kepentingan nasional tanpa harus memperluas konfrontasi militer. Alabi menegaskan bahwa menghindari bentrokan bersenjata dengan ‘Israel’ merupakan salah satu prioritas pemerintah Suriah pada tahap saat ini.
Ia menjelaskan bahwa kebijakan tersebut berkaitan dengan kebutuhan untuk memusatkan perhatian pada rekonstruksi dan stabilitas internal. Namun, menurut Alabi, upaya menghindari konflik tidak berarti Suriah melepaskan hak-haknya atau menghentikan langkah hukum dan diplomatik untuk merespons pelanggaran.
Damaskus Tegaskan Kedaulatan Wilayah
Alabi menegaskan bahwa pemerintah Suriah akan terus mengupayakan perlindungan kedaulatan negara dan hak-hak warga di wilayah yang terdampak. Upaya itu mencakup penghimpunan dukungan internasional, pemanfaatan mekanisme hukum, serta kelanjutan pembicaraan keamanan.
Dalam pandangan Damaskus, penghormatan terhadap Perjanjian Pelepasan Pasukan 1974 dan resolusi PBB menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas di wilayah selatan.
Penggalangan dukungan dari 45 negara, sebagaimana disampaikan Alabi, menunjukkan salah satu jalur yang ditempuh Suriah untuk membawa persoalan tersebut ke tingkat internasional. Sementara itu, hasil konkret dari upaya diplomatik dan negosiasi keamanan masih bergantung pada perkembangan pembicaraan selanjutnya. (haidar/andalusmedia.id)
