Pemerintah Iran resmi menangguhkan kepatuhannya terhadap nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani dengan Amerika Serikat pada 17 Juni 2026. Keputusan itu diambil setelah Teheran menuduh Washington berulang kali melanggar isi kesepakatan melalui operasi militer yang menyasar sejumlah wilayah strategis di Iran.
Pernyataan tersebut disampaikan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baqaei, dalam konferensi pers di Teheran pada Senin (13/7/2026). Ia mengatakan nota kesepahaman yang dimediasi Pakistan itu kini telah memasuki “fase krisis” karena Amerika Serikat dinilai tidak lagi menjalankan komitmen yang telah disepakati bersama.
Menurut Baqaei, sejak awal Iran menegaskan bahwa implementasi MoU harus berjalan berdasarkan prinsip timbal balik. Artinya, setiap kewajiban yang dijalankan Iran harus diimbangi dengan kepatuhan Amerika Serikat terhadap seluruh poin dalam kesepakatan.
“Kami telah mengatakan sejak awal bahwa ini adalah soal komitmen dibalas komitmen. Jika pihak lain mematuhi komitmennya, kami juga akan memenuhi komitmen kami,” kata Baqaei.
Ia menegaskan bahwa selama Washington masih melanggar isi nota kesepahaman, Iran juga tidak akan menjalankan kewajiban yang tercantum dalam dokumen tersebut. Meski demikian, Teheran belum menyatakan keluar dari MoU dan masih mengakui keberadaan kesepakatan itu secara resmi.
Pemerintah Iran menuduh Amerika Serikat melakukan serangkaian serangan terhadap wilayah selatan negara itu dalam beberapa pekan terakhir. Serangan tersebut disebut menyasar kawasan strategis seperti Chabahar, Bandar Abbas, Bushehr, dan Provinsi Hormozgan.
Selain menyerang pelabuhan dan infrastruktur transportasi, Washington juga dituduh menargetkan kapal nelayan, kapal kargo, hingga fasilitas meteorologi yang berada di wilayah pesisir Teluk.
Teheran menilai tindakan tersebut bertentangan dengan semangat deeskalasi yang menjadi dasar lahirnya nota kesepahaman. Iran juga menuding campur tangan Amerika Serikat dalam pengaturan pelayaran di Selat Hormuz memperburuk stabilitas kawasan dan mengancam jalur perdagangan energi internasional.
Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya menyatakan bahwa nota kesepahaman tersebut telah berakhir. Meski begitu, Trump tetap membuka peluang bagi kelanjutan dialog antara Washington dan Teheran apabila kedua pihak bersedia kembali ke meja perundingan.
Sebagai respons atas serangan yang dituduhkan kepada Amerika Serikat, Iran mengaku telah melancarkan operasi militer terhadap sejumlah fasilitas militer AS di kawasan Timur Tengah.
Baca Artikel Lainnya: Empat Penantang Netanyahu di Pemilu Israel 2026, Siapa Paling Berpeluang Akhiri Dominasi Likud?
Menurut Baqaei, sasaran operasi meliputi pangkalan militer, sistem radar, depot bahan bakar, serta fasilitas logistik Amerika Serikat yang berada di Yordania, Bahrain, Kuwait, dan Oman.
Ia menegaskan operasi tersebut hanya menyasar instalasi militer yang digunakan untuk mendukung serangan terhadap Iran dan bukan ditujukan kepada negara-negara tempat pangkalan itu berada.
“Kami tidak menyerang negara mana pun di kawasan ini, dan kami tidak akan menyerang mereka,” ujarnya.
Namun, Baqaei juga memperingatkan bahwa setiap wilayah yang digunakan sebagai basis operasi militer Amerika Serikat terhadap Iran akan dianggap sebagai target yang sah dalam kerangka hak membela diri.
Meski ketegangan kembali meningkat, Iran menegaskan pintu diplomasi belum ditutup. Pemerintah Iran mengaku masih menjalin komunikasi intensif dengan sejumlah negara yang terlibat dalam proses mediasi, termasuk Qatar, Oman, dan Pakistan.
Pakistan sendiri menjadi salah satu mediator utama dalam proses yang menghasilkan penandatanganan nota kesepahaman antara Iran dan Amerika Serikat pada pertengahan Juni lalu. Kesepakatan itu sebelumnya diproyeksikan menjadi landasan bagi perundingan yang lebih luas mengenai keamanan kawasan, stabilitas Selat Hormuz, hingga berbagai isu strategis lainnya.
Namun, perkembangan terbaru menunjukkan implementasi kesepakatan tersebut kini menghadapi hambatan serius. Iran menilai tindakan militer Washington telah mengikis kepercayaan yang menjadi fondasi utama perundingan.
Meski pelaksanaan MoU saat ini dibekukan, Teheran menegaskan keputusan tersebut bersifat sementara. Iran menyatakan siap kembali menjalankan seluruh kewajibannya apabila Amerika Serikat terlebih dahulu memenuhi komitmen yang telah disepakati dalam nota kesepahaman tersebut. (haidar/andalusmedia.id)
