Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa dijadwalkan melakukan kunjungan ke New York pada pekan depan untuk menghadiri Sidang ke-81 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Kunjungan tersebut menjadi perjalanan ketiganya ke Amerika Serikat (AS) sejak menjabat sebagai presiden dan untuk kedua kalinya secara berturut-turut ia menghadiri sidang tahunan Majelis Umum PBB.
Namun, kondisi yang menyertai kunjungan kali ini berbeda dibandingkan lawatan pertamanya ke New York pada September 2025. Saat itu, pemerintah Suriah masih berupaya mengakhiri isolasi internasional yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
Kini, sejumlah hambatan hukum dan diplomatik terhadap Damaskus telah dicabut. Perubahan tersebut membuat agenda kunjungan al-Sharaa tidak lagi hanya berkisar pada pembukaan kembali hubungan internasional, tetapi juga bagaimana Suriah memanfaatkan keterbukaan tersebut untuk menarik investasi dan membangun kembali negaranya.
Empat Hari di New York
Al-Sharaa diperkirakan tiba di New York pada 21 September dan berada di kota tersebut selama sekitar empat hari.
Menurut sumber diplomatik Suriah, agenda kunjungan mencakup pertemuan dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio serta sejumlah kepala negara dan pemerintahan yang hadir dalam Sidang Umum PBB.
Al-Sharaa juga dijadwalkan bertemu dengan media, lembaga penelitian, dan komunitas warga Suriah di AS.
Presiden Suriah dijadwalkan menyampaikan pidato di hadapan Majelis Umum pada 23 September. Ini akan menjadi pidato keduanya di forum tersebut setelah pidato pada September 2025.
Sehari sebelumnya, al-Sharaa dijadwalkan menghadiri dialog yang diselenggarakan Atlantic Council di New York. Forum tersebut akan membahas visi pemerintah Suriah mengenai masa depan negara, rekonstruksi, pemulihan ekonomi, reformasi institusi, serta perkembangan hubungan Suriah-AS.
Dialog tersebut akan dipimpin Brett McGurk, mantan pejabat AS yang pernah menangani sejumlah kebijakan Washington terkait Timur Tengah, Irak, Suriah, dan perang melawan ISIS.
Berbeda dari Kunjungan Pertama
Ketika al-Sharaa datang ke New York pada 2025, pemerintah Suriah masih menghadapi berbagai pembatasan internasional.
Dalam perjalanan tersebut, ia bertemu sejumlah pejabat dan tokoh internasional, termasuk Rubio dan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Ia juga bertemu Presiden AS Donald Trump dalam sebuah acara di sela-sela Sidang Umum.
Kunjungan tersebut kemudian dilanjutkan dengan perjalanan ke Washington pada November 2025. Al-Sharaa menjadi presiden Suriah pertama yang mengunjungi Gedung Putih sejak negara itu merdeka pada 1946.
Sejumlah perubahan hukum kemudian terjadi. Pada November 2025, Dewan Keamanan PBB mengadopsi resolusi yang menghapus al-Sharaa dan Menteri Dalam Negeri Anas Khattab dari daftar sanksi terkait ISIS dan Al-Qaeda.
Washington juga mencabut sebagian besar program sanksi terhadap Suriah. Undang-Undang Caesar kemudian dicabut pada Desember 2025.
Pada 24 Agustus 2026, AS juga menghapus Suriah dari daftar negara sponsor terorisme. Dengan perubahan tersebut, hubungan Damaskus-Washington memasuki tahap baru.
Baca Artikel Lainnya: Iran Balas Serangan AS, 20 Rudal Hantam Pangkalan Militer di Yordania
Dari Sanksi Menuju Investasi
Perubahan kebijakan tersebut turut membuka pembahasan mengenai hubungan ekonomi.
Beberapa hari sebelum kunjungan al-Sharaa ke New York, delegasi Kamar Dagang Amerika dilaporkan mengunjungi Damaskus. Perwakilan perusahaan dan pengusaha AS bertemu dengan pejabat Suriah untuk membahas peluang perdagangan dan investasi.
Perhatian kini bergeser dari pertanyaan mengenai kemungkinan perusahaan Amerika memasuki pasar Suriah menjadi pembahasan mengenai sektor investasi, pembiayaan, sistem perbankan, kepastian hukum, dan kemampuan Suriah menyerap modal asing.
Rekonstruksi menjadi salah satu agenda utama karena Suriah masih membutuhkan investasi besar untuk memulihkan infrastruktur dan institusi negara setelah konflik berkepanjangan.
Masih Ada Persoalan Keamanan
Meski hubungan diplomatik dan ekonomi berkembang, sejumlah persoalan keamanan tetap menjadi agenda penting.
Serangan dan operasi militer ‘Israel’ di wilayah Suriah masih menjadi salah satu isu utama. Damaskus juga tengah mengikuti pembicaraan yang dimediasi Washington dengan ‘Israel’ mengenai pengaturan keamanan.
Pembicaraan terbaru berlangsung di Amman pada 23 Agustus. Suriah menegaskan komitmennya terhadap Perjanjian Pelepasan 1974 dan meminta penarikan pasukan ‘Israel’ dari posisi yang diduduki setelah perubahan politik di Suriah.
Proses tersebut masih menghadapi perbedaan terkait posisi militer ‘Israel’ di wilayah Suriah.
Dengan demikian, kunjungan al-Sharaa ke New York berlangsung dalam fase berbeda dibandingkan setahun sebelumnya. Jika kunjungan 2025 berfokus pada upaya membuka kembali hubungan Suriah dengan dunia internasional, agenda 2026 lebih berkaitan dengan bagaimana keterbukaan tersebut diterjemahkan menjadi investasi, rekonstruksi, kerja sama bilateral, dan penyelesaian persoalan keamanan yang masih berlangsung. (haidar/andalusmedia.id)
