Pemerintah Suriah memberikan klarifikasi terkait laporan mengenai kemungkinan pengiriman pasukan ke Yaman untuk membantu Arab Saudi menghadapi kelompok Houthi. Damaskus menegaskan bahwa kebijakan regionalnya saat ini berfokus pada stabilitas, perdamaian, dan kerja sama, bukan membuka front konflik baru.
Klarifikasi tersebut disampaikan Kementerian Informasi Suriah pada Rabu, 7 Oktober 2026, setelah muncul laporan bahwa Riyadh meminta bantuan militer Suriah di tengah meningkatnya pertempuran dengan Houthi di Yaman.
Melalui akun Syrian Response yang berafiliasi dengan Departemen Media Asing Kementerian Informasi, Damaskus menyatakan posisinya jelas dan menegaskan solidaritas terhadap Arab Saudi dalam menghadapi ancaman terhadap keamanan dan stabilitasnya.
Kementerian juga menyatakan bahwa prioritas Suriah saat ini adalah membangun kembali negara, memperkuat institusi, serta bekerja sama dengan mitra dalam proses rekonstruksi dan peningkatan kehidupan masyarakat. Setiap bentuk kerja sama militer dengan negara mitra, menurut kementerian, hanya akan dilakukan melalui saluran resmi dan kerangka bilateral yang berlaku.
Reuters: Opsi Bantuan Militer Masih Dipertimbangkan
Laporan mengenai kemungkinan keterlibatan Suriah sebelumnya muncul setelah Reuters mengutip seorang pejabat Amerika Serikat yang menyebut Arab Saudi meminta Damaskus mengerahkan pasukan untuk membantu pertempuran melawan Houthi.
Reuters juga melaporkan bahwa Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa membahas kemungkinan bantuan militer tersebut selama kunjungannya ke Riyadh. Dua sumber yang dikutip Reuters menyebut Damaskus masih mempertimbangkan opsi tersebut dan belum mengambil keputusan akhir.
Di sisi lain, seorang diplomat Suriah yang dikutip Reuters mengatakan Damaskus saat ini masih berfokus pada prioritas internal. Jika terdapat permintaan kerja sama militer dari Riyadh, pembahasannya akan dilakukan melalui saluran resmi.
Kementerian Luar Negeri Suriah kemudian mengonfirmasi kepada Syria TV mengenai keakuratan informasi dan pernyataan yang dilaporkan Reuters atas nama diplomat Suriah. Namun, penjajakan bantuan militer tersebut tidak berarti Suriah telah memutuskan untuk memasuki perang atau mengirim pasukan ke wilayah Yaman.
Axios Sebut Opsi Pengiriman 10.000–20.000 Tentara
Perkembangan terbaru datang dari laporan Axios yang mengutip tiga pejabat AS. Media tersebut menyebut Arab Saudi dan Suriah sedang membahas kemungkinan pengerahan pasukan Suriah ke Yaman untuk mendukung operasi terhadap Houthi.
Menurut Axios, Al-Sharaa disebut serius mempertimbangkan proposal tersebut, tetapi belum membuat keputusan final. Pembahasan terutama berlangsung antara Riyadh dan Damaskus, sementara pemerintahan Presiden AS Donald Trump disebut telah mendapat informasi mengenai pembicaraan tersebut.
Axios juga mengutip sumber yang mengetahui pembahasan tersebut mengenai kemungkinan jumlah pasukan yang dikirim. Angkanya disebut berada di kisaran 10.000 hingga 20.000 tentara.
Namun, Kementerian Pertahanan Suriah belum mengeluarkan pernyataan yang mengonfirmasi jumlah pasukan maupun nama unit yang disebut dalam laporan Axios.
Washington Disebut Tidak Menentang
Axios melaporkan bahwa sejumlah pejabat AS menyatakan Washington tidak menentang kemungkinan pengerahan pasukan Suriah ke Yaman. Menurut laporan tersebut, langkah itu dinilai dapat memberikan tambahan dukungan terhadap operasi yang didukung Saudi tanpa memperluas keterlibatan militer AS.
Dua pejabat AS juga disebut mengatakan bahwa Komando Pusat AS (CENTCOM) telah dimintai pendapat mengenai kemungkinan mekanisme pengerahan pasukan Suriah. Meski demikian, Gedung Putih dan CENTCOM menolak memberikan komentar kepada Axios.
Baca Artikel Lainnya: Al-Sharaa dan Mohammed bin Salman Bahas Rekonstruksi Suriah dan Investasi
Pembahasan Berlangsung di Tengah Eskalasi Saudi-Houthi
Wacana keterlibatan Suriah muncul ketika operasi militer antara Arab Saudi dan Houthi kembali meningkat. Menurut laporan Axios, pasukan pemerintah Yaman yang didukung Riyadh sedang menjalankan operasi untuk merebut kembali wilayah yang dikuasai Houthi.
Houthi juga dilaporkan meningkatkan serangan rudal dan drone terhadap sejumlah sasaran di Arab Saudi, termasuk bandara, fasilitas minyak, dan instalasi militer.
Damaskus sebelumnya telah menyatakan solidaritasnya kepada Riyadh. Kementerian Luar Negeri Suriah mengutuk serangan Houthi terhadap sejumlah bandara Saudi dan menyatakan dukungan terhadap keamanan serta fasilitas sipil Arab Saudi.
Suriah Pertimbangkan Perjanjian Mekah
Pembahasan mengenai kemungkinan kerja sama militer juga berlangsung bersamaan dengan pertimbangan Suriah untuk bergabung dengan Perjanjian Mekah untuk Pertahanan Bersama, yang melibatkan Arab Saudi, Turki, dan Pakistan.
Menteri Luar Negeri Suriah Asaad al-Shaibani sebelumnya menyatakan pada Agustus bahwa Damaskus sedang mempertimbangkan keikutsertaan dalam perjanjian tersebut, tetapi belum mengambil keputusan final. Perjanjian itu mencakup peningkatan koordinasi militer dan intelijen serta kerja sama industri pertahanan.
Meski demikian, posisi terbaru Kementerian Informasi menunjukkan bahwa prioritas pemerintah Suriah tetap berada pada pembangunan kembali negara dan penguatan institusi. Setiap kemungkinan kerja sama militer dengan mitra akan bergantung pada keputusan resmi dan mekanisme bilateral yang berlaku. (haidar/andalusmedia.id)
