Pemerintah Sudan menuduh Uni Emirat Arab dan Ethiopia terlibat dalam serangan pesawat tak berawak yang menargetkan Bandara Internasional Khartoum. Sebagai respons atas insiden tersebut, Sudan memanggil pulang duta besarnya untuk Ethiopia guna menjalani konsultasi diplomatik.
Menteri Luar Negeri Sudan, Mohi El-Din Salem, dalam konferensi pers di Khartoum pada Selasa (5/5/2026), menyatakan bahwa serangan tersebut merupakan “operasi bersama UEA-Ethiopia”. Ia menegaskan bahwa bandara merupakan fasilitas sipil yang dilindungi oleh hukum internasional, sehingga penargetannya dinilai sebagai pelanggaran serius.
Menurut Salem, pemerintah Sudan telah mengantongi “bukti meyakinkan” yang menunjukkan bahwa serangan berasal dari wilayah Ethiopia. Ia menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk perilaku bermusuhan dari negara yang seharusnya menjadi mitra regional. Sudan juga telah mengirimkan dua nota diplomatik resmi kepada Ethiopia dan UEA terkait tuduhan tersebut.
Eskalasi ketegangan ini terjadi hanya beberapa jam setelah militer Sudan mengumumkan keberhasilan menggagalkan serangan drone yang menargetkan sejumlah lokasi di ibu kota. Otoritas setempat memastikan bahwa operasional di Bandara Khartoum telah kembali normal, dan tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut.
Dalam pernyataan terpisah, Angkatan Bersenjata Sudan menyebut memiliki bukti terdokumentasi yang menguatkan dugaan keterlibatan kedua negara tersebut. Juru bicara militer, Asim Awad Abdel Wahab, menyampaikan bahwa drone yang digunakan dalam serangan diluncurkan dari Bandara Bahir Dar di Ethiopia dan menargetkan wilayah Sudan, termasuk fasilitas militer dan sipil.
Baca Artikel Lainnya: Presiden Irak Tunjuk Ali al-Zaidi Bentuk Pemerintahan Baru
Ia menambahkan bahwa sistem pertahanan udara Sudan sebelumnya telah berhasil menembak jatuh salah satu drone pada 17 Maret. Berdasarkan hasil analisis, drone tersebut disebut “dimiliki oleh UEA dan dioperasikan dari wilayah Ethiopia”.
Militer Sudan menilai serangan ini sebagai bentuk “agresi langsung terhadap kedaulatan negara” dan menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam menghadapi ancaman tersebut.
Sebelumnya, Uni Emirat Arab telah membantah tuduhan keterlibatan dalam konflik Sudan. Pada 6 Mei 2025, Sudan bahkan memutuskan hubungan diplomatik dengan UEA, dengan tuduhan bahwa negara Teluk tersebut mendukung Pasukan Dukungan Cepat dalam konflik bersenjata yang berlangsung sejak April 2023.
Konflik antara militer Sudan dan RSF telah menimbulkan dampak kemanusiaan yang besar. Data dari Perserikatan Bangsa-Bangsa menunjukkan bahwa puluhan ribu orang telah tewas, sementara sekitar 13 juta lainnya terpaksa mengungsi akibat pertempuran yang berkepanjangan.
Situasi ini memperlihatkan bahwa konflik di Sudan tidak hanya berdampak pada stabilitas domestik, tetapi juga berpotensi memperluas ketegangan di tingkat regional. Tuduhan terhadap keterlibatan negara lain dapat memperumit upaya penyelesaian konflik yang hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda mereda.
Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi terbaru dari pihak Ethiopia terkait tuduhan yang disampaikan oleh pemerintah Sudan. Sementara itu, perkembangan situasi di Khartoum terus menjadi perhatian komunitas internasional. (haidar/andalusmedia.id)
