Presiden sementara Suriah, Ahmad al-Sharaa, resmi mengumumkan reshuffle besar pertama dalam pemerintahannya sejak jatuhnya rezim Bashar Assad pada Desember 2024. Perombakan ini menjadi salah satu langkah politik paling penting dalam masa transisi Suriah dan dinilai sebagai sinyal bahwa pemerintahan baru mulai mendengar kritik serta aspirasi masyarakat.
Pengumuman reshuffle disampaikan melalui kantor berita resmi Suriah, SANA, pada Sabtu (10/5). Sejumlah posisi strategis di lingkungan istana, kabinet, hingga pemerintahan daerah ikut mengalami pergantian.
Langkah yang paling menyita perhatian publik adalah pencopotan Maher al-Sharaa, saudara Ahmad al-Sharaa, dari jabatan sekretaris jenderal kepresidenan. Posisi itu kini diberikan kepada Abdul Rahman Badreddine al-Aama, mantan Gubernur Homs yang dikenal dekat dengan proyek reformasi administrasi pemerintahan baru.
Keputusan tersebut langsung menjadi pembicaraan luas di Suriah. Selama beberapa bulan terakhir, pemerintahan Ahmad al-Sharaa menghadapi kritik karena dianggap terlalu banyak mengangkat figur-figur dekatnya ke posisi penting negara, terutama orang-orang yang sebelumnya bekerja bersamanya di Idlib.
Banyak warga menilai pemerintahan baru mulai membentuk lingkaran kekuasaan sempit dan terlalu bergantung pada kelompok internal tertentu.
Karena itu, pencopotan saudara presiden sendiri sebagai langkah yang penting. Banyak pihak melihat Ahmad al-Sharaa sedang mencoba menunjukkan bahwa pemerintahannya siap melakukan evaluasi dan tidak anti terhadap kritik publik.
Tak hanya di lingkungan istana, reshuffle juga menyasar sejumlah kementerian penting.
Khaled Zaarour resmi ditunjuk sebagai Menteri Informasi yang baru. Sementara Hamza Mustafa dipindahkan untuk menangani urusan luar negeri.
Di sektor ekonomi dan pangan, Bassel Sweidan dipercaya menjadi Menteri Pertanian. Sebelumnya, ia dikenal memimpin tim yang menangani negosiasi ekonomi dengan para pengusaha besar dan jaringan bisnis yang pernah terkait dengan elit lama Suriah.
Perubahan juga terjadi di tingkat daerah. Pemerintah mengganti gubernur di beberapa provinsi strategis seperti Homs, Quneitra, dan Deir Az Zor.
Deir Az Zor sendiri memiliki posisi penting karena menjadi salah satu wilayah dengan sumber daya minyak terbesar di Suriah. Pergantian pejabat di wilayah tersebut dianggap berkaitan dengan upaya pemerintah memperbaiki pengelolaan ekonomi dan sumber daya negara.
Tekanan Ekonomi dan Kritik Publik Dorong Pemerintah Ahmad Al-Sharaa Bergerak
Perombakan kabinet ini tidak terjadi dalam ruang kosong. Selama beberapa bulan terakhir, tekanan terhadap pemerintahan Ahmad Al-Sharaa terus meningkat.
Meski rezim Bashar Assad telah tumbang, kehidupan masyarakat di berbagai wilayah Suriah masih jauh dari stabil. Krisis ekonomi belum sepenuhnya pulih, harga kebutuhan pokok terus naik, lapangan kerja terbatas, dan banyak layanan publik belum kembali berjalan normal.
Di media sosial, kritik terhadap pemerintah juga semakin terbuka. Sebagian warga mulai mempertanyakan arah pemerintahan baru, termasuk soal transparansi, distribusi jabatan, dan lambatnya perbaikan kondisi ekonomi.
Beberapa aksi protes kecil bahkan sempat muncul di sejumlah daerah akibat memburuknya situasi hidup masyarakat.
Dalam situasi seperti itu, reshuffle kabinet Ahmad al-Sharaa sebagai bentuk respons politik terhadap suasana publik yang berkembang.
Banyak pengamat menilai pemerintah baru mulai memahami bahwa legitimasi pasca-revolusi tidak cukup hanya dengan menggulingkan rezim lama. Pemerintah juga harus mampu membangun kepercayaan rakyat melalui tata kelola yang lebih baik dan pemerintahan yang lebih terbuka.
Ahmad al-Sharaa sendiri mewarisi negara yang hancur akibat perang panjang selama lebih dari satu dekade. Infrastruktur rusak, ekonomi lumpuh, dan institusi negara kehilangan banyak fungsi dasar selama era konflik.
Karena itu, tantangan pemerintah Ahmad al-Sharaa saat ini bukan hanya menjaga stabilitas politik, tetapi juga membangun kembali negara dari titik yang sangat rapuh.
Bagi banyak warga Suriah, reshuffle kabinet ini memang belum otomatis menyelesaikan masalah. Namun setidaknya, langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah mulai bergerak dan tidak menutup telinga terhadap kritik masyarakat.
Pencopotan Maher al-Sharaa juga sebagai pesan penting bahwa kedekatan keluarga bukan jaminan untuk tetap berada di lingkaran kekuasaan.
Di tengah harapan besar rakyat Suriah terhadap masa depan baru pasca-Assad, publik kini menunggu apakah perubahan kabinet ini benar-benar akan diikuti langkah nyata di lapangan.
Masyarakat ingin melihat perbaikan ekonomi, pelayanan publik yang lebih baik, lapangan kerja yang mulai terbuka, serta pemerintahan yang lebih profesional dan mewakili seluruh rakyat Suriah.
Era baru Suriah telah dimulai, namun tantangan sesungguhnya bagi Ahmad al-Sharaa baru saja dimulai, membuktikan bahwa pemerintahan baru bisa berbeda dari masa lalu yang selama puluhan tahun dipenuhi otoritarianisme, korupsi, dan kekuasaan keluarga. (ahmad/andalusmedia.id)
