Presiden Ahmad al-Sharaa mulai memperlihatkan arah baru pemerintahannya lewat langkah yang cukup mengejutkan di internal birokrasi Suriah. Dalam beberapa hari terakhir, Damaskus disebut tengah bergerak menuju reformasi besar-besaran yang menyasar praktik nepotisme, rangkap jabatan, hingga pola distribusi kekuasaan berbasis kedekatan keluarga.
Langkah ini mulai menjadi sorotan setelah muncul laporan bahwa Ahmad al-Sharaa tidak lagi ingin pemerintahan dijalankan dengan pola loyalitas semata, melainkan berdasarkan kemampuan dan profesionalisme. Media Suriah Zaman al-Wasl menyebut bahwa presiden Suriah dalam sejumlah pertemuan tertutup menegaskan pentingnya membangun institusi negara yang lebih efisien dan diisi oleh orang-orang yang benar-benar memiliki kapasitas.
Menurut laporan tersebut, masyarakat Suriah akan mulai melihat dampak kebijakan ini secara langsung dalam waktu dekat melalui pergantian pejabat, rotasi jabatan, dan penataan ulang struktur pemerintahan di berbagai lembaga negara. Bahkan keluarga yang selama ini memiliki banyak anggota bekerja di institusi yang sama disebut akan terkena penyesuaian besar.
Ahmad Al-Sharaa Copot Jabatan Kedua Saudaranya
Yang membuat langkah ini semakin menarik adalah fakta bahwa reformasi tersebut disebut dimulai dari lingkaran keluarga presiden sendiri. Ahmad al-Sharaa dikabarkan telah mengeluarkan dua saudaranya, Maher dan Hazem, dari posisi penting yang sebelumnya mereka duduki di pemerintahan.
Maher al-Sharaa sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kepresidenan, sementara Hazem al-Sharaa berada di posisi ekonomi dan konsultasi pemerintahan. Keluarnya dua nama tersebut dipandang sebagai pesan politik yang kuat bahwa kebijakan reformasi birokrasi tidak hanya berlaku untuk pejabat biasa, tetapi juga menyentuh orang-orang terdekat presiden.
Sebagai pengganti Maher, pemerintah menunjuk Abdul Rahman al-A’ma sebagai Sekretaris Jenderal Kepresidenan yang baru. Sebelumnya, Abdul Rahman al-A’ma dikenal melalui perjalanan administratifnya saat menjabat gubernur Homs.
Pergantian ini dianggap sejalan dengan arah baru pemerintahan Ahmad al-Sharaa yang ingin memisahkan urusan negara dari hubungan keluarga. Pemerintah disebut ingin menegaskan bahwa jabatan publik bukan lagi ruang distribusi kekuasaan bagi kerabat, melainkan amanah yang harus dipegang oleh figur yang dianggap mampu menjalankan tugas secara profesional.
Selain soal kerabat presiden, pemerintah Suriah juga mulai menerapkan prinsip “satu orang satu jabatan.” Dalam kebijakan baru ini, pejabat negara tidak lagi diperbolehkan memegang banyak posisi sekaligus, meskipun memiliki pengaruh politik atau kedekatan dengan elite pemerintahan.
Tujuannya adalah menciptakan birokrasi yang lebih fokus dan mudah diawasi. Setiap pejabat nantinya hanya bertanggung jawab pada satu bidang tertentu agar kinerja mereka lebih maksimal dan tidak terjadi penumpukan kekuasaan pada segelintir orang.
Seorang sumber senior yang dikutip media Suriah menggambarkan suasana reformasi ini dengan kalimat yang cukup tajam: “Dari menteri hingga penjaga malam, semua harus menyentuh kepala mereka pagi dan petang.” Ungkapan tersebut dipahami sebagai simbol bahwa seluruh pejabat kini berada di bawah pengawasan ketat dan dituntut bekerja dengan penuh tanggung jawab.
Selama bertahun-tahun, birokrasi Suriah memang kerap dikritik karena dipenuhi pola patronase, loyalitas kelompok, dan jaringan keluarga. Banyak jabatan strategis disebut lebih sering diberikan berdasarkan kedekatan dibanding kompetensi. Karena itu, langkah Ahmad al-Sharaa mulai dipandang sebagai upaya membangun citra pemerintahan yang berbeda dari masa sebelumnya.
Di tengah proses pemulihan pascaperang, reformasi birokrasi menjadi salah satu tantangan terbesar Damaskus. Pemerintah tidak hanya harus membangun kembali institusi negara yang melemah akibat konflik panjang, tetapi juga memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan.
Dalam beberapa bulan terakhir, pemerintahan Ahmad al-Sharaa memang terlihat semakin aktif melakukan restrukturisasi di berbagai sektor, mulai dari keamanan, militer, pelayanan publik, hingga hubungan diplomatik regional. Gelombang pergantian pejabat yang mulai terjadi memperkuat dugaan bahwa Suriah sedang memasuki fase baru dalam tata kelola negara.
Meski begitu, banyak pihak menilai reformasi ini tidak akan berjalan mudah. Praktik loyalitas kelompok dan jaringan keluarga telah lama mengakar dalam birokrasi Suriah. Karena itu, perubahan besar seperti ini kemungkinan akan menghadapi resistensi dari pihak-pihak yang selama ini diuntungkan oleh sistem lama.
Namun jika dijalankan secara konsisten, langkah Ahmad al-Sharaa ini bisa menjadi titik awal perubahan besar dalam wajah pemerintahan Suriah modern , dari sistem berbasis loyalitas menuju negara yang lebih profesional, dinamis, dan berorientasi pada institusi. (ahmad/andalusmedia.id)
