Pemerintah Suriah kembali mengirim sinyal politik yang kuat terkait posisinya terhadap Israel. Presiden Suriah Ahmad al-Sharaa resmi mengeluarkan dekrit bea cukai baru yang mempertegas larangan masuknya produk-produk Israel ke wilayah Suriah, di tengah isu normalisasi dan pembicaraan tidak langsung antara Damaskus dan Tel Aviv.
Kebijakan terbaru ini menjadi perhatian luas karena muncul di saat kawasan Timur Tengah sedang mengalami perubahan geopolitik besar, terutama setelah agresi Israel ke Gaza, meningkatnya tekanan internasional, serta munculnya spekulasi bahwa Suriah akan mengikuti jejak sejumlah negara Arab yang membuka hubungan dengan Israel.
Namun melalui dekrit tersebut, Damaskus justru menunjukkan arah berbeda. Pemerintahan Ahmad al-Sharaa tetap mempertahankan kebijakan boikot ekonomi terhadap Israel dan menganggap hubungan dagang dengan negara Zionis sebagai persoalan keamanan nasional dan kedaulatan politik.
Menurut isi dekrit yang dipublikasikan media resmi Suriah, Pasal 112 melarang masuknya barang-barang yang melanggar aturan boikot terhadap Israel atau dianggap mengganggu ketertiban umum. Larangan itu juga berlaku di zona perdagangan bebas gabungan Suriah-Yordania.
Selain itu, Pasal 206 menyatakan bahwa pengadilan bea cukai Suriah akan menerapkan proses hukum cepat terhadap kasus yang berkaitan dengan narkotika, senjata, dan barang-barang Israel. Dalam aturan tersebut, produk Israel ditempatkan dalam kategori sensitif yang dianggap berkaitan dengan ancaman terhadap keamanan negara.
Langkah ini memperlihatkan bahwa pemerintahan baru Suriah masih mempertahankan garis keras terhadap Israel, meskipun pada saat yang sama pembicaraan tidak langsung antara kedua pihak tetap berlangsung di bawah mediasi Amerika Serikat.
Ahmad al-Sharaa dan Sikap Politik Suriah terhadap Israel
Sejak memimpin pemerintahan baru Suriah, Ahmad al-Sharaa berada dalam sorotan besar terkait arah kebijakan luar negerinya, khususnya mengenai Israel. Sebagian pihak menuduh Damaskus akan bergerak menuju normalisasi penuh demi mendapatkan dukungan internasional dan keringanan sanksi ekonomi.
Namun dekrit terbaru ini menjadi pesan politik penting bahwa Suriah belum meninggalkan posisi historisnya terhadap Israel, terutama terkait pendudukan Dataran Tinggi Golan dan operasi militer Israel yang terus berlangsung di wilayah Suriah.
Dalam beberapa pernyataan sebelumnya, Ahmad al-Sharaa mengakui memang terdapat proses negosiasi tidak langsung dengan Israel. Akan tetapi, ia menegaskan bahwa pembicaraan berjalan sangat sulit akibat perbedaan besar mengenai keberadaan militer Israel di wilayah Suriah.
Pemerintah Suriah menilai Israel masih terus melakukan pelanggaran terhadap kedaulatan negara. Sejak konflik Suriah dimulai pada 2011, Israel telah berkali-kali melancarkan serangan udara ke berbagai wilayah Suriah dengan alasan menargetkan posisi Iran dan kelompok sekutunya.
Di sisi lain, Damaskus saat ini juga sedang berusaha memulihkan kondisi ekonomi nasional yang hancur akibat perang panjang, sanksi internasional, dan maraknya penyelundupan lintas batas. Karena itu, reformasi sistem bea cukai menjadi salah satu prioritas pemerintahan baru.
Meski demikian, pemerintah Suriah tampaknya ingin memastikan bahwa proses reformasi ekonomi tidak diartikan sebagai pembukaan hubungan dagang dengan Israel.
Dekrit Ahmad al-Sharaa Jadi Bantahan Isu Normalisasi
Sejumlah analis menilai dampak ekonomi praktis dari larangan tersebut sebenarnya tidak terlalu besar karena perdagangan langsung Suriah-Israel hampir tidak ada. Namun nilai simbolis dan politik dari keputusan ini dianggap sangat kuat.
Dekrit tersebut muncul di tengah maraknya tuduhan bahwa pemerintahan Ahmad al-Sharaa akan menjadi “antek Zionis” atau tunduk kepada tekanan Barat dan Israel. Narasi semacam itu banyak beredar terutama sejak muncul laporan mengenai mediasi Amerika Serikat antara Damaskus dan Tel Aviv.
Namun kebijakan terbaru ini justru memperlihatkan hal sebaliknya. Pemerintah Suriah tetap mempertahankan boikot ekonomi terhadap Israel dan bahkan memperkuat dasar hukumnya melalui undang-undang baru.
Menteri Luar Negeri Suriah Asaad al-Shaibani juga menegaskan bahwa pembicaraan dengan Israel sejauh ini belum menghasilkan kesepakatan apa pun. Menurutnya, Suriah memang berharap terciptanya situasi yang tenang dan stabil di kawasan, tetapi itu tidak berarti Damaskus menerima pendudukan atau melepaskan posisi politiknya.
Hingga kini belum ada pengumuman resmi mengenai terobosan dalam negosiasi Suriah-Israel. Berbagai laporan menyebut pembahasan masih berfokus pada zona penyangga tahun 1974 dan isu keamanan di sekitar Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel.
Karena itu, dekrit baru Ahmad al-Sharaa dipandang sebagai sinyal bahwa Suriah masih menjaga jarak politik terhadap Israel. Di tengah tekanan internasional dan berbagai spekulasi mengenai normalisasi, Damaskus justru mempertegas larangan produk Israel dan mempertahankan kebijakan boikot yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
Bagi banyak pendukung pemerintahan baru Suriah, langkah ini menjadi bukti bahwa Damaskus belum bergeser menjadi sekutu Israel. Sebaliknya, pemerintah Suriah berusaha menunjukkan bahwa setiap langkah diplomasi yang dilakukan tidak berarti menyerahkan prinsip-prinsip politik dan kedaulatan nasional kepada negara Zionis. (ahmad/andalusmedia.id)
