GAZA — Upaya rekonstruksi Jalur Gaza dilaporkan mengalami stagnasi serius meskipun gencatan senjata telah berlangsung sejak Oktober 2025. Sejumlah laporan internasional menyebut proses pembangunan kembali wilayah tersebut terhambat akibat kebuntuan diplomasi, minimnya pencairan dana bantuan, serta tindakan ketat yang dilakukan Israel.
Investigasi media internasional mengungkap bahwa dari total komitmen bantuan internasional senilai 7 miliar dolar AS, dana yang benar-benar dicairkan masih sangat kecil. Dewan Perdamaian bentukan Amerika Serikat disebut baru menerima sekitar 23 juta dolar AS untuk operasional dan tambahan 100 juta dolar AS bagi sektor keamanan.
Angka tersebut berarti realisasi bantuan internasional baru mencapai sekitar 1,75 persen dari total janji donor global untuk Gaza. Kondisi ini membuat berbagai proyek pemulihan infrastruktur, perumahan, kesehatan, dan pendidikan belum dapat berjalan secara maksimal.
Sejumlah negara donor melaporkan pencairan bantuan karena meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah, khususnya terkait konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Situasi keamanan yang belum stabil membuat distribusi bantuan dan pengawasan proyek rekonstruksi dinilai berisiko tinggi.
Di sisi lain, proses masuknya material bangunan ke Gaza juga disebut masih menghadapi tantangan besar akibat sistem pemeriksaan dan kelanjutan yang diberlakukan Israel. Berbagai kebutuhan dasar seperti semen, baja, alat berat, hingga bahan bakar masih sulit masuk secara lancar ke wilayah tersebut.
Di tengah tersendatnya proyek rekonstruksi, muncul pula sorotan terhadap dugaan pemborosan anggaran internal. Belasan teknokrat Palestina yang tergabung dalam Komite Nasional Pengelola Gaza dan masih tertahan di Mesir disebut tetap menerima gaji tinggi meski belum dapat menjalankan tugas mereka di Gaza.
Laporan itu juga menyebutkan sejumlah pejabat tinggi Dewan Perdamaian memperoleh bayaran ratusan ribu dolar AS per tahun di tengah minimnya perkembangan nyata bantuan kemanusiaan di lapangan. Kritik pun bermunculan dari berbagai kalangan yang menilai pengelolaan bantuan internasional belum berjalan transparan dan efektif.
Baca Artikel Lainnya: Israel Cegat Flotilla Gaza, Sikap Ben-Gvir terhadap Aktivis Tuai Kritik Keras
Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan berbagai rencana besar yang sebelumnya disampaikan sejumlah pejabat Amerika Serikat mengenai masa depan Gaza. Wilayah itu sempat diproyeksikan menjadi pusat ekonomi baru dan kawasan modern pascaperang.
Namun kenyataannya, jutaan warga Palestina hingga kini masih hidup di pengungsian dengan keterbatasan akses terhadap pangan, layanan kesehatan, pendidikan, air bersih, dan kebutuhan dasar lainnya.
Laporan kemanusiaan terbaru menyebutkan sebagian besar infrastruktur Gaza masih berada dalam kondisi rusak berat akibat perang berkepanjangan. Rumah sakit, sekolah, jaringan listrik, jalan utama, hingga sistem sanitasi belum sepenuhnya pulih.
Ribuan keluarga Palestina juga dilaporkan masih bertahan di tenda-tenda darurat di tengah cuaca ekstrem dan minimnya bantuan kemanusiaan. Organisasi internasional memperingatkan bahwa kondisi sosial dan ekonomi di Gaza akan semakin memburuk jika proses rekonstruksi terus tertunda.
Situasi bantuan ini kembali menimbulkan kritik internasional terhadap lambatnya realisasi komitmen global dan belum adanya solusi politik yang mampu menjamin pemulihan Gaza secara menyeluruh. Sejumlah pengamat menilai rekonstruksi Gaza tidak akan berjalan efektif tanpa kesepakatan politik jangka panjang yang mampu menciptakan stabilitas keamanan di wilayah tersebut. (haidar/andalusmedia.id)
