Menteri Luar Negeri Suriah Asaad al-Shaibani menegaskan bahwa Damaskus membuka peluang tercapainya kesepakatan keamanan dan perdamaian dengan Israel, namun menolak langkah normalisasi hubungan di bawah tekanan militer.
Dalam wawancara dengan Euronews, Al-Shaibani mengatakan bahwa sejak 8 Desember 2024, Israel terus melakukan tindakan yang menurutnya mengancam stabilitas Suriah melalui serangan terhadap infrastruktur militer dan sipil.
“Israel belum berhenti sejak 8 Desember 2024 dalam mengancam stabilitas Suriah, mengguncang keamanan negara, serta menyerang infrastruktur militer dan sipil dengan dalih-dalih yang tidak benar,” ujarnya.
“Damai Bukan Berarti Normalisasi”
Dalam pernyataannya, Al-Shaibani membedakan secara tegas antara perdamaian dan normalisasi hubungan diplomatik.
“Kami ingin memiliki kesepakatan keamanan dengan Israel, dan kami juga menginginkan perdamaian, tetapi bukan normalisasi. Ada perbedaan antara normalisasi dan perdamaian,” katanya.
Menurutnya, perdamaian harus dibangun atas dasar kepentingan bersama dan penghormatan terhadap kedaulatan masing-masing pihak, bukan melalui ancaman atau tekanan militer.
“Perdamaian harus melindungi kedaulatan kedua pihak. Kami tidak ingin ada normalisasi yang dipaksakan melalui penggunaan kekuatan militer atau provokasi,” lanjutnya.
Pernyataan ini menjadi salah satu sikap paling jelas dari pemerintahan baru Suriah terkait hubungan dengan Israel pasca runtuhnya rezim Bashar al-Assad.
Negosiasi dengan Mediasi Amerika
Al-Shaibani juga mengungkap bahwa dirinya telah terlibat dalam pembicaraan yang dimediasi oleh Amerika Serikat terkait situasi keamanan dengan Israel.
Ia berharap proses negosiasi tersebut dapat menghasilkan kesepakatan yang lebih luas dan mampu meredakan ketegangan di kawasan.
“Aku telah terlibat dalam negosiasi dengan mediasi Amerika. Kami berharap pembicaraan ini akan menghasilkan kesepakatan yang tenang dan menyeluruh yang menghormati kedaulatan Suriah,” ujarnya.
Meski tidak menjelaskan detail isi pembicaraan, pernyataan tersebut menunjukkan adanya jalur komunikasi tidak langsung yang kini mulai terbuka antara Damaskus dan Tel Aviv di tengah perubahan besar politik Suriah setelah jatuhnya rezim Assad.
Ketegangan Masih Berlanjut
Sejak perubahan pemerintahan di Damaskus pada akhir 2024, Israel beberapa kali melancarkan serangan ke wilayah Suriah dengan alasan mencegah ancaman keamanan di perbatasan dan menghancurkan infrastruktur militer tertentu.
Pemerintah Suriah baru menilai serangan-serangan tersebut sebagai pelanggaran kedaulatan dan upaya memperburuk situasi keamanan internal negara.
Di sisi lain, sejumlah pengamat melihat pernyataan Al-Shaibani sebagai sinyal bahwa Damaskus berusaha membuka ruang stabilitas regional tanpa harus mengikuti pola normalisasi penuh seperti yang dilakukan beberapa negara Arab dalam beberapa tahun terakhir.
Pernyataan itu juga memperlihatkan bahwa pemerintahan baru Suriah berupaya memisahkan antara kebutuhan keamanan kawasan dan persoalan hubungan diplomatik resmi dengan Israel. (ahmad/andalusmedia.id)
