Pemerintah Suriah menyatakan tengah membangun kembali sistem media nasional dengan mengedepankan kebebasan pers, profesionalisme jurnalistik, dan keterbukaan informasi. Upaya tersebut disampaikan Perwakilan Tetap Suriah untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Ibrahim Alabi, dalam sidang Komite Keempat Majelis Umum PBB yang membahas agenda informasi.
Dalam pidatonya, Alabi menyoroti kondisi media Suriah selama pemerintahan Bashar al-Assad yang digulingkan. Menurutnya, kontrol informasi, penyebaran narasi yang menyesatkan, dan pembatasan kebebasan pers menjadi bagian dari persoalan yang turut memperburuk ketegangan masyarakat sejak demonstrasi besar pada 2011.
Ia menilai media seharusnya menjadi sarana penyampaian fakta, bukan alat untuk memanipulasi informasi atau membentuk persepsi publik melalui propaganda.
Alabi juga menyebut lebih dari 700 jurnalis dan pekerja media gugur selama tahun-tahun revolusi Suriah ketika berupaya menyampaikan perkembangan di lapangan kepada masyarakat internasional. Ia berharap pengorbanan tersebut menjadi landasan bagi pembentukan sistem media yang lebih terbuka dan mencerminkan aspirasi rakyat Suriah.
Restrukturisasi Media dan Penerapan Kode Etik Jurnalistik
Sebagai bagian dari agenda reformasi, Kementerian Informasi Suriah telah melakukan restrukturisasi terhadap lembaga media resmi. Alabi menyatakan bahwa media pemerintah kini mulai memberikan ruang bagi beragam pandangan, termasuk pendapat yang berbeda dengan kebijakan maupun orientasi pemerintah.
Menurutnya, perubahan tersebut merupakan bagian dari upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap media nasional.
Pada awal 2026, Kementerian Informasi juga meluncurkan Kode Etik dan Perilaku Profesional bagi sektor media Suriah. Dokumen yang disusun melalui komite teknis nasional independen tersebut menjadi pedoman bagi lembaga media dalam menjalankan kegiatan jurnalistik.
Alabi menjelaskan bahwa kode etik itu bukan dimaksudkan sebagai pengganti undang-undang atau instrumen pembatasan kebebasan berekspresi. Sebaliknya, dokumen tersebut dirancang sebagai kerangka pengaturan mandiri agar media dapat menjalankan tugas berdasarkan standar profesional dan prinsip etika jurnalistik.
Ia menegaskan bahwa media harus mampu memverifikasi informasi, menyampaikan peristiwa sesuai konteks, menghindari propaganda, serta menawarkan pemahaman dan solusi atas berbagai persoalan masyarakat.
Peringkat Kebebasan Pers Suriah Meningkat 36 Posisi
Dalam pidatonya, Alabi turut menyoroti perkembangan posisi Suriah dalam Indeks Kebebasan Pers Dunia 2026 yang diterbitkan Reporters Without Borders (RSF).
Ia menyebut Suriah mengalami kenaikan sebanyak 36 peringkat, dari posisi 177 menjadi 141. Menurut Alabi, peningkatan tersebut merupakan kemajuan besar setelah selama bertahun-tahun Suriah berada di antara negara dengan tingkat kebebasan pers terendah di dunia.
Ia juga menyampaikan bahwa perbaikan terjadi pada lima indikator penilaian yang digunakan dalam indeks tersebut, dengan perkembangan cukup signifikan pada aspek hukum.
Meski demikian, peningkatan peringkat tersebut merupakan perkembangan awal yang masih perlu diikuti pembenahan kelembagaan dan perlindungan kebebasan pers secara berkelanjutan.
Baca Ariekal Lainnya: Kemenangan Demokrat di Kongres AS, Akankah Kebijakan Washington terhadap Suriah Berubah?
Kampanye Melawan Disinformasi dan Ujaran Kebencian
Selain membenahi lembaga media, pemerintah Suriah juga berupaya menghadapi persoalan ujaran kebencian dan penyebaran informasi palsu.
Alabi menjelaskan bahwa Akademi Media Suriah bersama Kementerian Informasi dan Program Pembangunan PBB (UNDP) telah meluncurkan kampanye bertajuk Words Build di sejumlah provinsi.
Program tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai penggunaan media secara bertanggung jawab, mendorong verifikasi informasi, serta mengurangi penyebaran konten yang dapat memicu kebencian dan perpecahan sosial.
Menurut Alabi, upaya melawan ujaran kebencian tidak boleh dijadikan alasan untuk membatasi kebebasan berekspresi. Sebaliknya, masyarakat perlu didorong menyampaikan pendapat dengan tetap menghormati martabat manusia dan menjaga kehidupan bersama.
Alabi Soroti Ancaman terhadap Jurnalis di Suriah Selatan
Dalam kesempatan yang sama, Alabi juga mengangkat persoalan keselamatan jurnalis Suriah di wilayah selatan yang masih menghadapi tindakan pasukan Israel.
Ia menuduh pasukan Israel melakukan pembatasan terhadap jurnalis yang berusaha meliput pelanggaran dan aktivitas militer Israel di wilayah Suriah selatan. Tindakan yang disebutkan mencakup penembakan, penggunaan drone, intimidasi, hingga penahanan.
Alabi mendesak adanya perlindungan bagi jurnalis yang bekerja di wilayah tersebut serta penegakan aturan hukum internasional terkait keselamatan pekerja media.
Ia juga meminta pertanggungjawaban atas tindakan yang dinilai menghambat kebebasan jurnalis dalam menjalankan tugas peliputan.
Pernyataan Alabi di PBB memperlihatkan bahwa agenda pembenahan media Suriah tidak hanya berkaitan dengan perubahan struktur kelembagaan. Pemerintah juga menghadapi tantangan membangun kepercayaan publik, memperkuat standar jurnalistik, dan menjamin keselamatan pekerja media.
Bagi Suriah yang sedang menjalani masa transisi, keberhasilan reformasi media akan sangat bergantung pada penerapan prinsip kebebasan pers dalam praktik, termasuk keterbukaan terhadap kritik dan perlindungan terhadap jurnalis tanpa memandang pandangan politik mereka. (haidar/andalusmedia.id)














