Pemerintah baru Suriah mulai memperjelas arah proses keadilan transisional pasca runtuhnya rezim Assad, dengan fokus utama pada penuntutan para tokoh lama pemerintahan, termasuk mantan presiden Suriah Bashar al-Assad.
Dilansir dari Al Jazeera Arabic pada 12 Mei 2026, otoritas Suriah mengungkap bahwa Damaskus kini tengah berkoordinasi dengan Interpol internasional serta mencoba memperoleh kerja sama Rusia untuk menyerahkan Bashar al-Assad ke Suriah.
Pernyataan itu menjadi salah satu sinyal paling tegas sejauh ini bahwa pemerintahan baru Suriah ingin membawa tokoh-tokoh utama rezim Assad ke meja pengadilan.
Damaskus Mulai Bangun Jalur Hukum
Dalam program “Lel Qissa Baqiyyah” yang ditayangkan Al Jazeera pada 11 Mei 2026, Wakil Menteri Dalam Negeri Suriah, Mayor Jenderal Abdul Qader al-Tahhan, mengatakan bahwa pengadilan terhadap mantan kepala Cabang Keamanan Politik Daraa, Atef Najib, merupakan awal perubahan besar dalam pendekatan negara terhadap kejahatan era rezim Assad.
Menurut Al-Tahhan, Suriah kini bergerak dari “fase pengelolaan konflik menuju pembangunan jalur hukum dan kelembagaan untuk pertanggungjawaban.”
Ia menegaskan bahwa keadilan transisional tidak hanya sebatas mengadili individu tertentu, tetapi juga mencakup pengungkapan fakta, pertanggungjawaban hukum, pemulihan korban, serta jaminan agar pelanggaran serupa tidak kembali terulang.
“Kami sedang memburu semua pihak yang terlibat dalam kejahatan besar terhadap rakyat Suriah,” ujarnya.
Bashar al-Assad Masuk Daftar Buronan
Dalam wawancara tersebut, Al-Tahhan mengungkap bahwa pemerintah Suriah telah mulai menjalankan prosedur internasional melalui Interpol untuk mengejar sejumlah tokoh rezim Assad yang melarikan diri ke luar negeri.
Nama Bashar al-Assad disebut akan berada di posisi teratas daftar pencarian.
Menurutnya, Assad dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas berbagai kejahatan yang terjadi selama perang Suriah berlangsung.
Al-Tahhan juga mengungkap bahwa pemerintah Suriah secara resmi telah meminta Rusia menyerahkan Bashar al-Assad kepada Damaskus.
Namun hingga kini, permintaan tersebut belum mendapat respons yang menghasilkan penyerahan resmi.
Pernyataan itu menjadi konfirmasi pertama dari pejabat Suriah mengenai adanya upaya langsung untuk memperoleh kerja sama Rusia dalam kasus Bashar al-Assad.
Surat Penangkapan dan Pembekuan Aset
Sementara itu, Jaksa Agung Suriah Hassan al-Turba mengatakan pemerintah telah mengeluarkan surat penangkapan in absentia terhadap sejumlah tokoh rezim Assad.
Ia menjelaskan bahwa Damaskus bekerja sama dengan Interpol dan sejumlah negara lain untuk mengejar para buronan dan menyerahkan mereka ke pengadilan Suriah.
Menurut Al-Turba, Kementerian Kehakiman Suriah kini menggunakan pendekatan politik, hukum, dan hak asasi manusia secara bersamaan agar para pelaku tidak lolos dari hukuman.
Langkah-langkah yang disiapkan mencakup:
- Pembekuan aset,
- Larangan bepergian,
- Perlindungan saksi,
- Hingga mendorong para korban untuk mengajukan pengaduan resmi.
Arsip Rezim Assad Berhasil Diamankan
Dalam perkembangan lain, Al-Tahhan mengungkap bahwa setelah jatuhnya rezim Assad, Kementerian Dalam Negeri berhasil menguasai sekitar 90 hingga 95 persen arsip pemerintahan lama.
Dokumen-dokumen itu disebut mencakup arsip keamanan, catatan intelijen, serta bukti yang berkaitan dengan operasi militer dan penahanan selama perang Suriah.
Pemerintah Suriah juga membentuk unit khusus untuk menjaga dan mengelola arsip tersebut agar dapat digunakan dalam proses investigasi dan persidangan.
Menurut Al-Tahhan, otoritas Suriah tidak hanya bergantung pada pengakuan para tersangka, tetapi juga memiliki “jumlah dokumen yang sangat besar” yang dapat menjerat pejabat militer dan keamanan rezim Assad.
Jalan Panjang Keadilan Suriah
Meski demikian, pejabat Suriah mengakui bahwa proses keadilan transisional tidak akan berlangsung cepat.
Al-Tahhan mengatakan besarnya jumlah pelanggaran yang terjadi selama lebih dari lima dekade kekuasaan keluarga Assad membuat mustahil menentukan tenggat waktu pasti untuk menyelesaikan seluruh proses hukum.
Ia menyebut tahun 2030 mungkin dapat menjadi “awal nyata pemulihan nasional dan pembangunan kembali kontrak sosial Suriah”, jika negara berhasil membangun sistem hukum yang transparan dan institusional.
Langkah Damaskus mengejar Bashar al-Assad kini menjadi salah satu ujian terbesar bagi pemerintahan baru Suriah: apakah mereka mampu mengubah tuntutan revolusi menjadi proses hukum nyata, atau justru menghadapi hambatan politik internasional yang panjang dan rumit. (ahmad/andalusmedia.id)
