Ramallah — Presiden Palestina Mahmoud Abbas menjanjikan reformasi besar di tubuh Otoritas Palestina serta menggelar pemilihan presiden dan parlemen yang telah lama tertunda dalam Konferensi Umum Fatah kedelapan di Ramallah, Kamis (14/5/2026).
Konferensi tiga hari itu menjadi pertemuan penting pertama Fatah dalam satu dekade untuk memilih kepemimpinan baru komite pusat di tengah tekanan politik, krisis legitimasi, dan dampak perang Gaza.
Dalam pidatonya, Abbas menegaskan komitmen Fatah menjalankan agenda reformasi yang sebelumnya dijanjikan kepada masyarakat Palestina dan komunitas internasional.
“Kami memperbarui komitmen penuh untuk melanjutkan seluruh langkah reformasi,” kata Abbas. Ia juga berjanji akan menggelar pemilu nasional baru, meski belum mengumumkan jadwal pelaksanaannya.
Pada malam harinya, Abbas kembali terpilih secara aklamasi sebagai pemimpin Fatah dan tetap menjabat kepala komite pusat partai tersebut.
Fatah selama puluhan tahun menjadi kekuatan dominan dalam Otoritas Palestina dan Organisasi Pembebasan Palestina. Namun pengaruh gerakan itu terus menurun akibat tuduhan korupsi, stagnasi politik, serta konflik internal yang berkepanjangan.
Tekanan terhadap Abbas juga datang dari Amerika Serikat, Uni Eropa, dan sejumlah negara Arab yang mendesak pembaruan legitimasi politik Palestina melalui reformasi dan pemilu.
Sejumlah nama mulai disebut sebagai calon penerus Abbas, termasuk Jibril Rajoub dan Hussein al-Sheikh.
Rajoub sebelumnya menyebut konferensi Fatah berlangsung di tengah “tantangan paling serius” bagi perjuangan nasional Palestina dan diharapkan mampu memperkuat posisi Palestina di tingkat internasional.
Baca Artikel Lainnya: Mladenov Beberkan Peta Jalan Baru Gaza, Pemerintahan Hamas Terancam Diganti
Dalam dua dekade terakhir, popularitas Fatah terus merosot seiring mandeknya proses perdamaian dengan Israel dan meningkatnya dukungan publik terhadap Hamas, terutama setelah kelompok itu memenangkan pemilu legislatif Palestina tahun 2006.
Meski demikian, komunitas internasional masih memandang Otoritas Palestina sebagai pihak yang paling mungkin mengambil peran dalam pemerintahan Gaza pascaperang, meski Israel sejauh ini menolak skenario tersebut.
Konferensi Fatah dihadiri sekitar 2.580 anggota. Sebanyak 1.600 delegasi hadir langsung di Ramallah, sementara lainnya mengikuti secara daring dari Gaza, Kairo, dan Beirut.
Para delegasi dijadwalkan memilih 18 anggota komite pusat dan 80 anggota dewan revolusioner Fatah sebagai bagian dari restrukturisasi internal gerakan. (haidar/andalusmedia.id)
