Ramallah – Proposal pengelolaan Jalur Gaza yang diajukan mantan diplomat PBB, Nikolay Mladenov, memicu polemik baru di Palestina. Banyak analis menilai rencana itu makin mendekati agenda politik Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, terutama terkait tuntutan pelucutan senjata Hamas.
Sebelumnya, Mladenov menyebut “Komite Nasional” siap mengambil alih administrasi Gaza melalui pemerintahan teknokrat nonpartisan. Namun ia menegaskan Hamas hanya bisa terlibat secara politik jika melepas senjata militernya.
Sikap tersebut langsung menuai kritik dari berbagai kalangan Palestina. Hamas menilai pelucutan senjata bukan solusi utama bagi Gaza selama blokade Israel, penutupan perlintasan, dan serangan militer masih berlangsung.
Analis politik Palestina Ahmed Al-Tanani mengatakan syarat agar Hamas mundur sebelum ada jaminan pemerintahan baru bisa bekerja di Gaza dinilai tidak realistis. Menurutnya, Israel justru menjadi pihak yang menghambat masuknya Komite Nasional maupun pasukan internasional ke Jalur Gaza.
Ia menambahkan, Hamas dan sejumlah faksi Palestina sebenarnya telah membuka ruang kompromi dengan menyerahkan administrasi sipil kepada pemerintahan teknokrat. Namun Israel disebut tetap mempertahankan kontrol militer dan memperluas zona pendudukan di sekitar wilayah “garis kuning”.
Baca Artikel Lainnya: Dewan Suku Afghanistan Berhasil Mediasi Gencatan Senjata Taliban dan Pakistan
Pakar urusan Israel Muhannad Mustafa juga menilai pemerintah Netanyahu tidak benar-benar ingin perang Gaza berakhir. Ia menyebut pembangunan pangkalan militer permanen Israel menjadi tanda bahwa Tel Aviv ingin mempertahankan kehadiran jangka panjang di Gaza.
Menurut Mustafa, kelompok kanan Israel khawatir pemerintahan teknokrat bisa membuka jalan bagi kembalinya Otoritas Palestina dan menghidupkan lagi wacana solusi dua negara yang selama ini ditolak Netanyahu.
Sementara itu, pemerintahan Presiden AS Donald Trump tetap mendukung pelucutan senjata Hamas sebagai syarat utama rekonstruksi Gaza dan pengerahan pasukan internasional.
Hamas menegaskan senjata perlawanan tidak akan diserahkan begitu saja tanpa jalur politik jelas menuju negara Palestina merdeka. Kelompok itu menyebut tekanan pelucutan senjata hanyalah bagian dari target politik Israel yang gagal dicapai lewat perang. (haidar/andalusmedia.id)
