Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak masyarakat internasional agar dukungan politik terhadap Suriah diterjemahkan menjadi bantuan keuangan, dukungan teknis, dan proyek nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Seruan ini disampaikan di tengah tantangan ekonomi, kemanusiaan, dan keamanan yang dinilai dapat menghambat proses transisi negara tersebut.
Wakil Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Suriah, Claudio Cordone, menyampaikan hal itu dalam pengarahan melalui video dari Damaskus pada Senin (12/10/2026), dalam sesi Dewan Keamanan PBB yang membahas perkembangan di Suriah.
Cordone menilai pemulihan ekonomi merupakan salah satu faktor utama untuk menentukan keberhasilan masa transisi sekaligus membangun stabilitas jangka panjang. Menurutnya, pelonggaran sanksi dan pembaruan kerja sama keuangan telah membuka peluang yang perlu segera dimanfaatkan.
Ia menyoroti pengumuman Uni Eropa mengenai bantuan sebesar 620 juta euro serta persetujuan Bank Dunia terhadap proyek pertanian senilai 175 juta dolar AS. Namun, ia mengingatkan bahwa komitmen tersebut perlu diwujudkan dalam program yang memberi dampak konkret bagi kehidupan masyarakat.
Warga Suriah, kata Cordone, mengharapkan dukungan politik internasional menghasilkan pendanaan, bantuan teknis, dan proyek pembangunan yang dapat membantu memperbaiki kondisi mereka. PBB juga tengah berdiskusi dengan pemerintah Suriah mengenai kemungkinan mendukung penyelenggaraan konferensi internasional untuk pemulihan dan rekonstruksi negara tersebut.
Dorong reformasi dan proses transisi yang inklusif
Cordone menegaskan kesiapan PBB untuk mendukung proses transisi yang dipimpin dan dimiliki oleh rakyat Suriah, termasuk pemulihan ekonomi serta rekonstruksi institusi negara.
Ia menyambut sejumlah langkah reformasi kelembagaan, termasuk penghapusan pengadilan antiterorisme yang dibentuk pada masa rezim sebelumnya. Meski demikian, Cordone menekankan pentingnya memastikan akuntabilitas yang adil, memulai proses konstitusional yang inklusif, serta memperluas keterwakilan perempuan dalam kehidupan publik.
Menurutnya, proses transisi tidak hanya membutuhkan perbaikan ekonomi, tetapi juga institusi yang dapat menjamin keadilan dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.
Baca Artikel Lainnya: Al-Shaibani Kunjungi Benghazi, Suriah Bahas Isu Keamanan dan Nasib Warganya di Libya
PBB peringatkan ancaman kekerasan sektarian
Dalam pengarahan tersebut, Cordone turut memperingatkan bahwa kekerasan antarkomunitas dan ketegangan sektarian dapat mengancam stabilitas Suriah. Ia menyambut pengumuman otoritas terkait penyelidikan atas sejumlah insiden kekerasan, seraya menekankan perlunya mencegah aksi balas dendam dan menghindari penyalahgunaan tuduhan kolektif terhadap kelompok tertentu.
Ia mengatakan konflik lokal dan penyebaran rumor dapat dengan cepat berkembang menjadi ketegangan sektarian. Karena itu, pemerintah dinilai perlu merespons insiden secara cepat, menangani keluhan masyarakat, mencegah hasutan kebencian, serta mengambil langkah untuk membangun kembali kepercayaan antarkomunitas.
Cordone juga menyambut inisiatif pemerintah Suriah untuk menyusun rencana aksi nasional dalam memerangi ujaran kebencian. Ia mengingatkan bahwa upaya tersebut harus tetap menghormati kebebasan berekspresi sesuai dengan hukum internasional.
Terkait situasi di Sweida, Cordone melaporkan adanya penurunan insiden kekerasan di sepanjang garis depan selama Oktober, bersamaan dengan membaiknya arus lalu lintas di jalan yang menghubungkan Damaskus dan Sweida. Namun, kebuntuan politik dan ketidakpastian mengenai masa depan provinsi tersebut masih berlanjut.
Ia menegaskan bahwa penyelesaian yang berkelanjutan membutuhkan dialog antarpihak di Suriah untuk mengatasi persoalan lokal, dengan tetap menjaga kedaulatan dan integritas wilayah negara itu serta menghindari campur tangan asing.
PBB kecam aktivitas militer ‘Israel’ di Suriah selatan
Cordone juga menyoroti berlanjutnya aktivitas militer ‘Israel’ di Suriah selatan. Menurutnya, operasi tersebut berlangsung hampir setiap hari dan mencakup kegiatan konstruksi serta perluasan pekerjaan teknik, pemasangan penghalang, hingga operasi pencarian, penangkapan, dan penembakan.
Ia menyampaikan kekhawatiran mengenai dampak tindakan tersebut terhadap warga sipil. Cordone menyebut seorang pria dilaporkan tewas pada 5 Oktober di dekat lokasi militer ‘Israel’. Ia juga menyinggung insiden lain yang melibatkan penembakan dan penangkapan warga sipil.
Selain itu, Cordone mengatakan sebanyak 49 orang masih berada dalam tahanan ‘Israel’. Ia turut melaporkan bahwa 14 orang dari kelompok pemukim melintasi garis gencatan senjata pada 23 September sebelum dikembalikan oleh pasukan ‘Israel’.
Cordone kembali menyerukan penghentian pelanggaran terhadap Perjanjian Pelepasan Pasukan 1974 serta penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Suriah.
Ia menekankan bahwa jalur diplomasi merupakan cara untuk mencapai kesepakatan mengenai pengaturan keamanan yang sesuai dengan hukum internasional.
PBB menilai keberhasilan transisi Suriah bergantung pada kemampuan pemerintah dan mitra internasional untuk mengatasi persoalan ekonomi, memperkuat institusi, meredakan ketegangan sosial, serta menjaga keamanan wilayah. Tanpa dukungan yang diwujudkan dalam langkah nyata, berbagai tantangan tersebut berpotensi menghambat upaya pemulihan negara itu. (haidar/andalusmedia.id)
