Nawaf Salam Perdana Menteri Lebanon dijadwalkan melakukan kunjungan resmi ke Damaskus dalam waktu dekat, di tengah meningkatnya dinamika politik kawasan yang dipicu tekanan Amerika Serikat serta eskalasi agresi ‘Israel’ di sejumlah front.
Dilansir dari Syria TV, sumber diplomatik Lebanon menyebut bahwa kunjungan ini bukan sekadar agenda seremonial, melainkan langkah strategis untuk menata ulang hubungan antara Beirut dan Damaskus, sekaligus menyelaraskan pendekatan dalam menghadapi isu sensitif, khususnya negosiasi dengan pihak pendudukan ‘Israel’.
Kunjungan tersebut berlangsung dalam konteks regional yang kompleks. Lebanon disebut mulai bergerak mendekati poros Mediterania Timur yang melibatkan Siprus, Yunani, dan ‘Israel’. Langkah ini, termasuk proses delimitasi batas maritim dengan Siprus tanpa koordinasi dengan Suriah dan Turki, dipandang sebagai perubahan signifikan dalam orientasi geopolitik Beirut.
Sejumlah analis menilai bahwa kecenderungan ini berpotensi melemahkan koordinasi strategis antara Lebanon dan Suriah, serta membuka ruang bagi tekanan eksternal yang lebih besar, terutama dari ‘Israel’ yang terus berupaya memperluas pengaruhnya di kawasan.
Damaskus Waspadai Fragmentasi Jalur Negosiasi
Sumber-sumber di Damaskus mengungkapkan kekhawatiran mendalam terhadap arah kebijakan Lebanon yang dinilai membuka jalur negosiasi tanpa kerangka politik terpadu. Kondisi ini dinilai berisiko menciptakan fragmentasi dalam proses perundingan, yang pada akhirnya menguntungkan ‘Israel’.
Menurut analisis Suriah, pemerintahan Benjamin Netanyahu berupaya mengeksploitasi perbedaan posisi antara Beirut dan Damaskus untuk memaksakan realitas baru secara bertahap di lapangan. Strategi tersebut dilakukan melalui kombinasi tekanan militer dan pembukaan jalur diplomasi terpisah dengan masing-masing pihak.
Pendekatan semacam ini, jika berhasil, dinilai dapat melemahkan posisi tawar kedua negara secara bersamaan. Suriah memandang bahwa perundingan yang tidak terkoordinasi hanya akan menghasilkan kesepakatan yang timpang dan tidak berkelanjutan.
Pengalaman Suriah pada 2025 disebut menjadi rujukan penting. Saat itu, Damaskus sempat terlibat dalam negosiasi langsung, namun menghentikan proses tersebut karena ketidakseimbangan kekuatan yang mencolok. Pelajaran tersebut kini ingin ditegaskan kepada Lebanon agar tidak mengulangi kesalahan serupa di tengah situasi yang lebih kompleks.
Selain itu, sumber diplomatik Arab juga mengungkap adanya kekhawatiran terkait rencana ‘Israel’ membentuk realitas lapangan baru melalui penggabungan wilayah pengaruh antara Lebanon selatan dan Suriah selatan, dalam apa yang disebut sebagai “garis kuning”.
Jika skenario ini terwujud, ‘Israel’ berpotensi memperoleh kendali strategis atas jalur perbatasan antara kedua negara. Hal ini tidak hanya berdampak pada aspek keamanan, tetapi juga dapat mengubah peta geopolitik kawasan secara permanen.
Langkah tersebut juga dinilai sebagai bagian dari upaya lebih luas untuk melemahkan stabilitas Suriah. ‘Israel’ disebut terus melakukan berbagai tekanan, termasuk dukungan terhadap kelompok separatis di wilayah selatan, serta kampanye media yang menargetkan pemerintahan Presiden Ahmad al-Sharaa.
Dalam pandangan Damaskus, seluruh dinamika ini menunjukkan bahwa konflik tidak lagi bersifat lokal, melainkan bagian dari kontestasi geopolitik yang lebih luas di kawasan Timur Tengah.
Kunjungan Jadi Ujian Arah Politik Lebanon
Di tengah tekanan tersebut, Lebanon kini berada pada posisi yang sangat menentukan. Negara itu dihadapkan pada pilihan antara melanjutkan integrasi dengan poros regional tertentu atau memperkuat koordinasi dengan lingkungan geografis dan politiknya, khususnya Suriah.
Keterlibatan dalam poros Mediterania Timur tanpa koordinasi yang memadai dinilai berpotensi melemahkan posisi tawar Lebanon. Sebaliknya, pendekatan yang lebih terkoordinasi dengan Suriah dan negara-negara regional lainnya dapat memperkuat posisi Beirut dalam menghadapi tekanan eksternal.
Dilansir dari Syria TV, sumber diplomatik mengungkap adanya upaya aktif dari Turki, Arab Saudi, Qatar, dan Mesir untuk mencegah memburuknya situasi di Lebanon dan Suriah.
Upaya ini bertujuan membangun kerangka politik dan keamanan bersama sebagai “payung perlindungan” bagi kedua negara. Ankara dan Riyadh disebut memainkan peran utama dalam mendorong stabilitas kawasan melalui pendekatan diplomasi dan mediasi.
Sumber tersebut juga menyebut bahwa pesan tegas telah disampaikan kepada Beirut agar tidak terburu-buru melakukan negosiasi langsung dengan ‘Israel’ tanpa keseimbangan politik yang memadai.
Bahkan, Turki dilaporkan mengusulkan gagasan lebih lanjut, termasuk kemungkinan penempatan pasukan multinasional di wilayah perbatasan Lebanon selatan dan Suriah selatan. Langkah ini dimaksudkan untuk mengendalikan eskalasi dan mencegah terjadinya konflik berskala luas.
Di sisi lain, ‘Israel’ justru dilaporkan menolak keterlibatan mediator regional, khususnya Turki, dan lebih memilih jalur negosiasi langsung di bawah pengawasan Amerika Serikat.
Pemerintahan Benjamin Netanyahu disebut meningkatkan tekanan terhadap Lebanon agar segera masuk ke dalam proses negosiasi langsung, bahkan di tengah operasi militer yang masih berlangsung.
Pendekatan ini dikenal sebagai “negosiasi di bawah tekanan”, yang dinilai oleh berbagai pihak sebagai strategi untuk memaksakan kesepakatan yang tidak seimbang.
Kunjungan Nawaf Salam ke Damaskus pun dipandang sebagai ujian nyata bagi kemampuan Lebanon dalam menentukan arah kebijakan luar negerinya di tengah dinamika yang kompleks.
Keberhasilan kunjungan ini akan sangat bergantung pada sejauh mana kedua pihak mampu menyusun kerangka koordinasi yang jelas, menetapkan batasan dalam proses negosiasi, serta mencegah langkah sepihak yang dapat merugikan salah satu pihak.
Lebih dari itu, pertemuan ini juga diharapkan dapat mengembalikan isu Lebanon ke dalam konteks regional yang lebih luas, sehingga tidak terjebak dalam tekanan bilateral yang sempit.
Dalam kesimpulannya, kunjungan ini tidak hanya mencerminkan dinamika hubungan bilateral antara Lebanon dan Suriah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya yang lebih besar untuk membentuk ulang peta kekuatan politik di kawasan. Negosiasi yang berlangsung bukan lagi sekadar proses teknis, melainkan bagian dari kontestasi strategis yang mencakup pengaruh, geografi, dan keseimbangan kekuatan di Timur Tengah. (ahmad/andalusmedia.id)
