Suriah secara resmi memasuki babak baru dalam proses transisi politiknya setelah Majelis Rakyat Suriah menggelar sidang perdana pada Minggu (12/7). Sidang tersebut menandai dimulainya kembali fungsi lembaga legislatif negara setelah pembentukan parlemen baru yang terdiri dari 206 anggota.
Agenda utama sidang pertama adalah pengambilan sumpah anggota, pemilihan pimpinan Majelis Rakyat, serta dimulainya pelaksanaan tugas-tugas konstitusional lembaga tersebut. Dengan berlangsungnya sidang ini, parlemen Suriah resmi beroperasi sebagai bagian dari struktur pemerintahan transisi pasca runtuhnya rezim sebelumnya.
Pemungutan suara dilakukan secara rahasia untuk memilih Ketua Majelis Rakyat. Hasilnya, Abdul Hamid al-Awak terpilih sebagai Ketua Majelis. Selanjutnya anggota juga memilih Mustafa Moussa sebagai Wakil Ketua I, Madonna Bishara sebagai Wakil Ketua II, dan Mueyed Habib sebagai Sekretaris Majelis.
Lembaga Legislatif Suriah Resmi Berfungsi
Pembentukan Majelis Rakyat menjadi salah satu tahapan penting dalam penyusunan kembali institusi negara Suriah. Setelah seluruh anggota resmi dilantik, lembaga ini mulai menjalankan kewenangan legislatif sesuai mekanisme transisi yang telah ditetapkan.
Majelis dibentuk berdasarkan sistem konstitusional sementara yang berlaku selama masa transisi. Model ini dirancang agar negara tetap memiliki lembaga legislatif yang mampu menjalankan fungsi pembentukan undang-undang, pengawasan terhadap pemerintah, serta pembahasan berbagai kebijakan nasional hingga nantinya disusun konstitusi permanen dan diselenggarakan pemilu legislatif secara penuh.
Keanggotaan Majelis sendiri telah dilengkapi setelah sebelumnya diumumkan penambahan sepertiga anggota pada awal Juli, sehingga komposisi parlemen kini dinyatakan lengkap.
Para Menteri Sambut Tonggak Baru
Sejumlah pejabat pemerintah menyambut dimulainya kerja Majelis Rakyat sebagai langkah penting dalam memperkuat kelembagaan negara.
Menteri Informasi Khaled Zaarour menyebut sidang perdana ini sebagai tonggak penyempurnaan pembangunan institusi negara. Menurutnya, Majelis kini kembali menjalankan fungsi utamanya sebagai lembaga pembentuk undang-undang, pengawas jalannya pemerintahan, sekaligus forum pembahasan berbagai persoalan yang menyangkut kepentingan rakyat.
Menteri Kehakiman Mazhar al-Wais mengatakan, beroperasinya Mahkamah Konstitusi dan Majelis Rakyat menandai semakin kokohnya lembaga-lembaga konstitusional Suriah. Ia berharap fase baru ini memperkuat supremasi hukum, perlindungan hak warga negara, serta mendukung stabilitas nasional.
Sementara itu, Menteri Keuangan Mohammed Yisr Barnieh menilai komposisi anggota Majelis mencerminkan keberagaman latar belakang profesional, mulai dari bidang ekonomi, politik, akademik hingga masyarakat sipil. Ia berharap kolaborasi antara parlemen dan pemerintah dapat mempercepat pemulihan ekonomi dan pembangunan nasional.
Menteri Komunikasi Abdul Salam Haykal juga menyatakan bahwa kehadiran Majelis menjadi awal baru bagi representasi politik rakyat Suriah. Menurutnya, sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif akan menjadi faktor penting dalam membangun negara pada masa mendatang.
Pandangan serupa disampaikan Menteri Kebudayaan Mohammed Yassin Saleh yang menyebut sidang perdana ini sebagai awal fase baru dengan pendekatan yang lebih partisipatif antara pemerintah dan para wakil rakyat.
Menuju Tahap Politik Berikutnya
Sidang perdana Majelis Rakyat menjadi salah satu perkembangan politik paling penting di Suriah sejak perubahan pemerintahan pada Desember 2024.
Dengan parlemen yang kini resmi bekerja, pemerintah transisi memiliki lembaga legislatif yang akan mengawal penyusunan regulasi, mengawasi jalannya pemerintahan, serta mempersiapkan tahapan menuju konstitusi permanen dan penyelenggaraan pemilihan legislatif di masa mendatang.
Berdasarkan mekanisme transisi yang berlaku, pembentukan Majelis Rakyat saat ini bersifat sementara dan disesuaikan dengan kondisi pasca-konflik. Namun keberadaannya dipandang sebagai langkah penting dalam menghidupkan kembali fungsi parlemen sebagai salah satu pilar utama penyelenggaraan negara di Suriah. (ahmad/andalusmedia.id)
