Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membahas perkembangan terbaru di Suriah pada Kamis (17/9/2026), dengan perhatian utama tertuju pada situasi keamanan dan kemanusiaan di Provinsi Suwaida serta aktivitas militer ‘Israel’ di wilayah selatan Suriah.
Pembahasan tersebut juga mencakup persoalan pengungsi, rekonstruksi, integrasi masyarakat Suriah, dan upaya mempertahankan persatuan nasional di tengah berbagai tantangan keamanan.
Wakil Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Suriah, Claudio Cordone, mengatakan situasi di Suwaida masih menjadi perhatian. Ia menegaskan bahwa tindakan yang bertujuan menekan masyarakat, membatasi kebebasan mereka, atau menghalangi siswa mengikuti ujian tidak dapat diterima.
Cordone juga menekankan bahwa penyelesaian persoalan Suwaida dan masa depan masyarakat Druze di wilayah tersebut harus ditentukan oleh warga Suriah sendiri tanpa campur tangan eksternal.
Penculikan Tokoh Suwaida Disorot
Dalam sidang tersebut, Cordone turut menyoroti penculikan dan pemindahan paksa tokoh masyarakat Suwaida, Atef Hneidi. Menurutnya, Hneidi diculik oleh kelompok bersenjata yang disebut memiliki keterkaitan dengan milisi “Pengawal Nasional”.
Cordone menyebut Hneidi sebelumnya menolak narasi yang mengaitkan masa depan masyarakat Druze dengan ‘Israel’ dan menyatakan dukungannya terhadap persatuan Suriah.
Ia menegaskan bahwa pembatasan kebebasan berekspresi bukan jalan untuk mencapai kemajuan maupun stabilitas di Suriah.
Selain persoalan internal, Cordone juga menyoroti aktivitas militer ‘Israel’ di Suriah selatan. Ia menyebut aktivitas tersebut sebagai pelanggaran terhadap Perjanjian Pelepasan Pasukan 1974.
Perjanjian tersebut menjadi salah satu dasar pengaturan pemisahan pasukan antara Suriah dan ‘Israel’ di kawasan Golan.
Damaskus Pilih Jalur Diplomatik
Perwakilan Tetap Suriah untuk PBB, Ibrahim Alabi, mengatakan pemerintahnya berupaya menyelesaikan persoalan keamanan melalui jalur diplomasi.
Alabi menyebut Suriah sedang berupaya mencapai kesepakatan keamanan dengan ‘Israel’ melalui mediasi Amerika Serikat. Namun, menurutnya, langkah tersebut tidak berarti Damaskus menerima pendudukan ataupun melepaskan hak-hak Suriah.
Dalam pernyataannya, Alabi menyebut aktivitas militer ‘Israel’ sebagai salah satu persoalan utama yang memengaruhi keamanan kawasan. Ia merujuk pada serangan terhadap sejumlah desa dan fasilitas di wilayah Suriah.
Baca Artikel Lainnya: Yordania dan Prancis Tegaskan Dukungan untuk Persatuan dan Kedaulatan Suriah
Menurut Alabi, keputusan Damaskus membuka ruang bagi mediasi merupakan bagian dari upaya mencegah eskalasi lebih lanjut dan mencari penyelesaian diplomatik.
Ia menyerukan dimulainya fase baru yang berorientasi pada stabilitas dan pembangunan, dengan meninggalkan konflik dan membuka ruang bagi kerja sama serta pemulihan kawasan.
PBB Soroti Pengungsi dan Rekonstruksi
Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Kemanusiaan menyerukan peningkatan upaya diplomatik untuk menjaga keamanan dan persatuan Suriah.
Pejabat tersebut menyebut sekitar 800.000 warga Suriah masih berada di kamp-kamp pengungsian. Pada saat yang sama, lebih dari dua juta pengungsi internal dilaporkan telah kembali ke daerah asal mereka sejak akhir 2014.
Ia menekankan bahwa stabilitas jangka panjang membutuhkan keterlibatan seluruh komponen masyarakat Suriah. Masalah ranjau darat juga masih menjadi ancaman bagi keselamatan warga.
PBB turut menyerukan peralihan secara bertahap dari penanganan kebutuhan kemanusiaan menuju tahap rekonstruksi dan pemulihan ekonomi.
Sejumlah negara anggota Dewan Keamanan juga menyampaikan pandangan terkait situasi tersebut. Denmark menegaskan dukungannya terhadap kedaulatan, kemerdekaan, dan integritas wilayah Suriah serta menyerukan penarikan pasukan ‘Israel’ dari wilayah Suriah dan kepatuhan terhadap Perjanjian Pelepasan Pasukan 1974.
Perwakilan Rusia menilai kunjungan Perdana Menteri ‘Israel’ Benjamin Netanyahu ke posisi pasukan ‘Israel’ di wilayah Suriah sebagai tindakan yang dapat meningkatkan ketegangan regional. Moskow menyerukan penghentian pelanggaran dan penarikan pasukan ‘Israel’ dari wilayah Suriah.
Sementara itu, Inggris menyatakan dukungannya terhadap pembentukan Suriah yang memiliki satu pemerintahan, satu tentara, dan wilayah negara yang bersatu.
Pembahasan di Dewan Keamanan berlangsung ketika Damaskus berupaya memulihkan stabilitas nasional, melanjutkan rekonstruksi, dan menyelesaikan persoalan keamanan melalui jalur diplomatik. (haidar/andalusmedia.id)
