Menteri Keamanan Nasional ‘Israel’ Itamar Ben-Gvir dilaporkan tengah menyiapkan program pemindahan massal warga Palestina dari Jalur Gaza. Rencana yang diberi nama Disengagement 710 itu menargetkan sekitar 1,86 juta warga Gaza meninggalkan wilayah tersebut dalam waktu tujuh tahun.
Menurut laporan Yedioth Ahronoth, program tersebut dikemas sebagai skema “migrasi sukarela”. Pemerintah ‘Israel’ disebut akan memberikan berbagai fasilitas kepada warga yang bersedia meninggalkan Gaza, termasuk dukungan untuk proses keberangkatan dan kehidupan di negara tujuan.
Target Pemindahan Bertahap
Rencana Ben-Gvir menetapkan target pemindahan secara bertahap. Pada tahun pertama, sekitar 250.000 warga Palestina ditargetkan meninggalkan Gaza.
Jumlah tersebut kemudian diproyeksikan mencapai 1,11 juta orang dalam tiga tahun dan meningkat menjadi sekitar 1,86 juta orang dalam tujuh tahun.
Program tersebut disebut mencakup sejumlah komponen pendukung. Warga yang meninggalkan Gaza direncanakan mendapatkan bantuan berupa negara tujuan, status hukum, visa, biaya perjalanan, tempat tinggal sementara, pelatihan kerja, hingga bantuan memperoleh pekerjaan.
Dukungan bagi mereka juga disebut akan diberikan selama maksimal 24 bulan setelah keberangkatan.
Biaya Mencapai Miliaran Dolar
Pelaksanaan rencana tersebut diperkirakan membutuhkan biaya yang sangat besar. ‘Israel’ disebut harus menyiapkan investasi awal sekitar 3,1 miliar dolar AS.
Sementara itu, keseluruhan kerangka pendanaan dapat mencapai sekitar 15,6 miliar dolar AS. Besarnya kebutuhan anggaran tersebut akan bergantung pada dukungan internasional serta kesediaan negara lain untuk menerima warga Palestina dari Gaza.
Namun, persoalan terbesar program tersebut berada pada negara tujuan. Hingga kini, belum ada negara yang secara terbuka menyatakan kesediaan menerima warga Palestina dari Gaza dalam jumlah besar.
Meski demikian, ‘Israel’ sebelumnya disebut telah melakukan pembicaraan dengan beberapa negara, termasuk Ethiopia, Kongo, dan Somaliland.
Baca Artikel Lainnya: Serangan AS di Iran Tewaskan 18 Orang, Perempuan dan Anak Jadi Korban
Rencana Masih Dibekukan
Menteri Pertahanan ‘Israel’ Israel Katz pada Rabu (2/9/2026) mengatakan rencana pemindahan tersebut belum sepenuhnya dibatalkan. Menurutnya, program itu saat ini masih berada dalam kondisi dibekukan.
Katz juga mengatakan ‘Israel’ tetap memiliki kesiapan untuk mengeluarkan warga Palestina dari Gaza melalui jalur laut, udara, maupun metode lainnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa gagasan pemindahan warga Gaza masih menjadi bagian dari perdebatan kebijakan di kalangan pemerintahan ‘Israel’, meskipun implementasinya menghadapi berbagai kendala.
Ben-Gvir Ingin Bentuk Kementerian Khusus
Ben-Gvir dilaporkan berencana menjadikan program tersebut sebagai salah satu syarat bagi partainya, Otzma Yehudit, untuk bergabung dengan pemerintahan ‘Israel’ berikutnya.
Ia juga mengusulkan pembentukan kementerian khusus yang bertugas menangani program yang disebut sebagai “migrasi sukarela” tersebut.
Sementara itu, Perdana Menteri ‘Israel’ Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa pemerintahnya tidak memiliki rencana untuk menarik pasukan dari Gaza.
Netanyahu bahkan mengklaim pasukan ‘Israel’ saat ini menguasai sekitar 60 persen wilayah Gaza dan akan tetap mempertahankan keberadaan militernya di kawasan tersebut.
Rencana pemindahan dalam skala besar itu muncul ketika kondisi Gaza masih diliputi kehancuran dan krisis kemanusiaan. Dengan target mencapai 1,86 juta orang, pelaksanaan program tersebut juga akan sangat bergantung pada respons negara-negara lain serta perkembangan situasi politik dan keamanan di kawasan. (haidar/andalusmedia.id)
