Amerika Serikat mulai mencabut kebijakan penolakan menyeluruh terhadap ekspor senjata, peralatan, dan layanan pertahanan ke Suriah pada Kamis, 1 Oktober 2026.
Langkah tersebut secara hukum membuka kemungkinan bagi pemerintah Amerika Serikat untuk meninjau permintaan transfer material dan layanan pertahanan yang berkaitan dengan Suriah secara individual.
Departemen Luar Negeri AS menerbitkan perubahan tersebut melalui Federal Register dengan mengamendemen Peraturan Perdagangan Senjata Internasional (International Traffic in Arms Regulations/ITAR).
Melalui perubahan itu, Suriah dikeluarkan dari daftar negara yang sebelumnya dikenai kebijakan penolakan izin ekspor dan impor senjata, peralatan, serta jasa pertahanan AS.
Tidak Berarti Penjualan Senjata Otomatis Disetujui
Perubahan kebijakan tersebut tidak berarti Amerika Serikat secara otomatis menyetujui penjualan senjata kepada Suriah.
Sebelumnya, permintaan terkait transfer material dan layanan pertahanan dari atau menuju Suriah pada dasarnya menghadapi kebijakan penolakan menyeluruh. Dengan keputusan terbaru, permintaan dapat diajukan untuk diperiksa secara individual.
Departemen Luar Negeri AS menyatakan Menteri Luar Negeri Marco Rubio telah menyetujui kebijakan baru mengenai perdagangan pertahanan dengan Suriah pada 19 Agustus.
Kebijakan tersebut memungkinkan transfer material dan layanan pertahanan yang berkaitan dengan Suriah untuk dipertimbangkan berdasarkan kasus per kasus. Perubahan regulasi ITAR kemudian dilakukan untuk menyesuaikan aturan dengan kebijakan tersebut.
Setiap permintaan tetap harus memenuhi ketentuan hukum dan regulasi Amerika Serikat sebelum memperoleh persetujuan.
Suriah Keluar dari Daftar Pembatasan Menyeluruh
ITAR mengatur ekspor, ekspor ulang, serta transfer berbagai material dan layanan pertahanan yang tercantum dalam Daftar Amunisi Amerika Serikat.
Aturan tersebut juga mencakup peralatan, teknologi, data teknis, serta layanan pertahanan dan pelatihan yang masuk dalam cakupan regulasi.
Sebelum perubahan terbaru, Suriah termasuk dalam daftar negara yang dikenai kebijakan penolakan menyeluruh bersama Belarus, Myanmar, China, Kuba, Iran, Korea Utara, dan Venezuela.
Dengan dikeluarkannya Suriah, tujuh negara lainnya masih berada dalam daftar tersebut.
Menurut laporan Associated Press yang dikutip sumber, perubahan kebijakan ini merupakan bagian dari rangkaian langkah selama beberapa bulan terakhir untuk melonggarkan pembatasan Amerika Serikat terhadap Suriah dan membangun kembali hubungan antara pemerintahan Donald Trump dan pemerintah Suriah yang baru.
Baca Artikel Lainnya: Al-Sharaa Terima Undangan Presiden UEA untuk Hadiri Konferensi Air PBB 2026
Permintaan Akan Dinilai Satu per Satu
Dalam praktiknya, keputusan tersebut mengubah posisi regulasi Suriah dari negara yang menghadapi penolakan umum terhadap permintaan transfer pertahanan menjadi negara yang permintaannya dapat diperiksa secara individual.
Namun, keputusan ini tidak membentuk program bantuan militer baru kepada Suriah dan juga tidak mewajibkan pemerintah Amerika Serikat menyetujui permintaan yang diajukan Damaskus.
Setiap transaksi potensial tetap tunduk pada Undang-Undang Pengendalian Ekspor Senjata serta prosedur perizinan dan peninjauan pemerintah AS.
Washington dapat mempertimbangkan sejumlah faktor sebelum memberikan persetujuan, termasuk jenis peralatan, pihak penerima, tujuan penggunaan akhir, serta pertimbangan keamanan nasional dan kebijakan luar negeri Amerika Serikat.
Bagian dari Pelonggaran Pembatasan terhadap Suriah
Pencabutan kebijakan penolakan menyeluruh tersebut menjadi bagian dari serangkaian perubahan kebijakan Washington terhadap Suriah.
Pada Agustus lalu, Rubio menyetujui kebijakan baru yang memungkinkan permintaan transfer material dan layanan pertahanan terkait Suriah untuk diperiksa secara kasus per kasus.
Langkah tersebut kemudian diikuti perubahan formal terhadap regulasi ITAR yang mulai berlaku pada Oktober.
Perkembangan ini berlangsung bersamaan dengan sejumlah langkah lain Amerika Serikat untuk mengurangi pembatasan terhadap Damaskus serta membangun kembali hubungan dengan pemerintah Suriah yang baru.
Sumber juga menyebut Washington tengah mengambil langkah menuju pembukaan kembali kedutaan besar AS di Damaskus setelah hampir 14 tahun ditutup. (haidar/andalusmedia.id)
