Pemerintah Suriah mulai membuka babak baru dalam hubungan dengan kelompok Kurdi di timur laut negara itu. Untuk pertama kalinya sejak runtuhnya rezim Bashar al-Assad, Damaskus secara serius membahas integrasi pejuang wanita Kurdi ke dalam institusi resmi negara.
Langkah ini muncul setelah berlangsungnya pertemuan penting di markas Kementrian Dalam Negeri di Damaskus pada Kamis lalu (21/5).
Menteri Dalam Negeri Suriah, Anas Khattab, menerima delegasi keamanan dari Provinsi Hasakah yang datang bersama sejumlah pejabat keamanan dan tokoh militer Kurdi.
Delegasi tersebut dipimpin Brigadir Marwan al-Ali dan wakilnya Mahmoud Khalil atau yang dikenal dengan nama “Siamand Afrin”. Hadir pula tokoh militer perempuan Kurdi Nasreen al-Abdullah bersama dua rekannya.
Meski terlihat seperti pertemuan keamanan biasa, isi pembahasannya ternyata jauh lebih besar: masa depan pejuang wanita Kurdi dan posisi mereka dalam struktur negara Suriah baru.
Pemerintah Suriah Mulai Ambil Alih Struktur Keamanan Kurdi
Menurut sumber dari kantor Menteri Dalam Negeri yang dikutip Al Arabiya, pembahasan utama dalam pertemuan itu adalah kemungkinan memasukkan pejuang perempuan Asayish ke dalam struktur resmi Kementerian Dalam Negeri Suriah.
Asayish selama ini dikenal sebagai aparat keamanan internal di wilayah yang dikuasai Pasukan Demokratik Suriah (SDF). Mereka menjalankan fungsi seperti polisi, patroli keamanan, pengawasan penjara, hingga pengamanan kota-kota di wilayah Kurdi.
Yang menarik, delegasi perempuan yang hadir dalam pertemuan itu bukan berasal dari YPJ atau Unit Perlindungan Wanita, melainkan dari Asayish.
Ini dianggap penting karena pemerintah Suriah tampaknya sedang mencoba membedakan antara pasukan keamanan sipil dan unit militer bersenjata Kurdi.
Damaskus disebut lebih mudah menerima pejuang perempuan Asayish karena mereka dianggap punya fungsi kepolisian, bukan kekuatan tempur independen.
Sumber tersebut mengatakan kementerian sedang mempelajari kemungkinan memberi mereka pangkat resmi dan memasukkan mereka ke dalam struktur keamanan negara.
YPJ Masih Jadi Persoalan Besar
Meski pembahasan dengan Asayish mulai bergerak, persoalan terbesar sebenarnya masih berada pada YPJ.
YPJ selama ini menjadi simbol kekuatan perempuan Kurdi bersenjata di Suriah. Mereka ikut bertempur dalam perang melawan ISIS dan menjadi bagian penting dari struktur militer SDF.
Namun Damaskus masih keberatan menerima YPJ sebagai unit militer independen di dalam tentara Suriah. Pemerintah Suriah ingin seluruh kelompok bersenjata akhirnya kembali berada di bawah satu komando negara tanpa struktur militer terpisah.
Karena itu, Damaskus lebih memilih jika pejuang perempuan Kurdi dimasukkan ke dalam institusi kepolisian atau keamanan internal, bukan menjadi brigade khusus dalam tentara.
Di sisi lain, pihak Kurdi ingin para pejuang YPJ tetap diakui sebagai bagian dari kekuatan militer resmi. Inilah yang membuat negosiasi berjalan alot.
Sudah Ada Pertemuan dengan Menteri Pertahanan
Sebelum pertemuan terbaru ini, pimpinan YPJ Rohlat Afrin sebenarnya sudah lebih dulu bertemu Menteri Pertahanan Suriah Marhaf Abu Qasra beberapa minggu lalu.
Namun hingga kini belum ada kesepakatan final.
Pembicaraan antara kedua pihak masih berlangsung, terutama soal bagaimana status para pejuang perempuan itu nantinya: apakah menjadi bagian dari tentara, kepolisian, atau dibubarkan sepenuhnya ke dalam struktur negara.
Meski belum ada hasil resmi, pertemuan di Damaskus menunjukkan bahwa komunikasi antara pemerintah Suriah dan pihak Kurdi masih terus berjalan dan belum mengalami kebuntuan total.
Suriah Baru Sedang Dibentuk
Sejak jatuhnya Bashar al-Assad pada Desember 2024, pemerintah baru Suriah menghadapi pekerjaan sangat besar, menyatukan kembali negara yang selama bertahun-tahun terpecah akibat perang.
Di banyak wilayah, terutama timur laut Suriah, struktur keamanan selama perang berkembang sendiri-sendiri, ada pasukan Kurdi, milisi lokal, aparat keamanan daerah, hingga kelompok oposisi bersenjata yang selama ini berdiri di luar kendali Damaskus.
Kini pemerintah pusat mencoba menarik semuanya kembali ke bawah institusi negara. Karena itu, isu integrasi pejuang Kurdi bukan sekadar soal administrasi keamanan biasa, ini adalah bagian dari proses besar pembentukan ulang Suriah pasca pembebasan.
Damaskus tampaknya ingin mengirim pesan bahwa negara Suriah baru tidak lagi dibangun dengan model lama era Assad yang penuh dominasi aparat keamanan brutal dan konflik berkepanjangan.
Namun di saat yang sama, pemerintah juga tidak ingin ada kekuatan bersenjata independen yang tetap berdiri di luar kontrol negara. (ahmad/andalusmedia.id)
