KABUL — Pemerintah Imarah Islam Afghanistan (IIA) kembali menemui warga Afghanistan yang berada di luar negeri agar pulang ke tanah air dan menjalani kehidupan secara aman di bawah pemerintahan saat ini.
Seruan tersebut disampaikan melalui Komisi untuk Kontak dengan Tokoh-Tokoh Afghanistan, lembaga yang dibentuk setelah Taliban kembali berkuasa pada tahun 2021 untuk menjalin komunikasi dengan warga serta tokoh Afghanistan di luar negeri.
Juru bicara komisi, Ahmadullah Wasiq, mengatakan lebih dari 1.000 warga Afghanistan telah kembali sejak komisi itu dibentuk. Sebagian di antaranya termasuk perempuan, sejarawan, mantan pejabat, hingga tokoh masyarakat.
“Upaya kami adalah agar setiap warga Afghanistan yang meninggalkan negara karena propaganda negatif dapat kembali ke tanah air dan hidup dalam lingkungan yang aman,” ujar Wasiq seperti dikutip media lokal Afghanistan.
Menurutnya, pemerintah saat ini terus berupaya memfasilitasi kepulangan lebih banyak tokoh Afghanistan dari luar negeri, termasuk kalangan profesional dan tenaga ahli yang sebelumnya meninggalkan negara akibat konflik berkepanjangan.
Wasiq menambahkan bahwa pemerintahan Taliban ingin menunjukkan situasi keamanan Afghanistan telah jauh lebih stabil dibandingkan masa perang sebelumnya. Ia mengklaim banyak wilayah kini berada dalam kondisi aman dan aktivitas ekonomi perlahan mulai kembali berjalan di beberapa kota besar.
Sejumlah analis politik Afghanistan menilai pemerintah tetap perlu memberikan jaminan nyata agar diaspora bersedia kembali menetap. Selain keamanan, masalah ekonomi dan lapangan pekerjaan disebut menjadi tantangan utama yang dihadapi warga Afghanistan di dalam negeri.
Analis politik Mohammad Aslam Danishmal mengatakan banyak tenaga ahli meninggalkan Afghanistan karena ketidakstabilan politik dan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir.
Baca Artikel Lainnya: Kemlu RI Siapkan Langkah Pemulangan WNI yang Ditahan Israel dalam Misi Flotilla Gaza
“Jika pemerintah menyediakan kesempatan kerja dan peran yang jelas, para spesialis yang berada di luar negeri bisa terdorong untuk kembali,” katanya.
Ia menilai Afghanistan masih membutuhkan tenaga profesional di berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, teknik, dan administrasi publik untuk membantu proses pembangunan negara pascaperang.
Sementara itu, pengamat lain, Idris Mohammadi Zazi, menyebut sebagian warga yang kembali ke Afghanistan masih memilih pergi lagi ke luar negeri setelah menyelesaikan urusan pribadi mereka. Menurutnya, kondisi ekonomi yang sulit membuat banyak warga belum yakin untuk menetap dalam jangka panjang.
Ia menekankan pentingnya membangun rasa tanggung jawab nasional agar diaspora Afghanistan ikut berkontribusi dalam proses pembangunan negara dan tidak terus bergantung pada kehidupan di luar negeri.
Komisi untuk Kontak dengan Tokoh Afghanistan sendiri dibentuk pada September 2021, tidak lama setelah Taliban mengambil alih Kabul. Lembaga itu bertujuan membuka dialog dengan tokoh Afghanistan di luar negeri, mengurangi ketegangan politik, serta memperkuat persatuan nasional di tengah perubahan besar pasca-penarikan pasukan asing.
Sejak kembali berkuasa, pemerintahan Taliban berupaya membangun legitimasi politik di dalam negeri melalui pendekatan keamanan, diplomasi regional, dan rekonsiliasi dengan sebagian kelompok masyarakat Afghanistan.
Namun di tingkat internasional, pemerintahan Taliban masih menghadapi kritik terkait hak perempuan, kebebasan sipil, pendidikan, dan tindakan sosial yang diberlakukan di Afghanistan. Hingga kini, sebagian besar negara juga belum memberikan pengakuan resmi terhadap pemerintahan Taliban. (haidar/andalusmedia.id)
