Kabul — Dewan-dewan suku di wilayah perbatasan Afghanistan dan Pakistan berhasil memediasi kesepakatan damai antara Taliban dan Pakistan setelah konflik bersenjata selama berbulan-bulan memicu krisis kemanusiaan di kawasan perbatasan.
Keberhasilan mediasi ini menunjukkan masih kuatnya pengaruh struktur adat dan kesukuan di sepanjang Garis Durand, wilayah sensitif yang selama puluhan tahun menjadi titik panas konflik Asia Selatan.
Hubungan Kabul dan Islamabad memburuk sejak Taliban kembali berkuasa hampir lima tahun lalu. Ketegangan dipicu saling tuding soal keamanan, perlindungan kelompok bersenjata, hingga sengketa perbatasan sepanjang lebih dari 2.600 kilometer yang tidak diakui pemerintah Afghanistan.
Pakistan menuduh Taliban melindungi kelompok seperti Tehrik-i-Taliban Pakistan dan Tentara Pembebasan Balochistan yang disebut bertanggung jawab atas berbagai serangan di wilayah Pakistan.
Namun Taliban membantah tuduhan tersebut dan menyebut meningkatnya kekerasan di Pakistan sebagai persoalan internal Islamabad.
Ketegangan memuncak sejak Oktober 2025 dan berubah menjadi perang terbuka pada Februari 2026. Kedua pihak saling melancarkan serangan artileri dan serangan udara lintas batas yang menyebabkan ribuan warga mengungsi, terutama di wilayah Nuristan dan Kunar.
Di tengah gagalnya berbagai upaya diplomasi internasional, para tetua suku mengambil inisiatif membuka jalur dialog. Para pemimpin adat dari Nuristan menggelar pertemuan dengan suku-suku di Chitral, Pakistan, untuk meredakan konflik.
Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan pembukaan kembali jalur Kamdesh dan Barghmatal yang sebelumnya ditutup akibat perang.
Kesepakatan serupa juga dicapai antara tetua suku di Provinsi Kunar dan wilayah Bajaur melalui forum dewan suku gabungan di kawasan perbatasan.
Dalam isi perjanjian, kedua pihak sepakat membentuk dewan gabungan yang terdiri dari tokoh masyarakat dan ulama untuk menyelesaikan sengketa melalui dialog dan mencegah bentrokan baru.
Baca Artikel Lainnya: Mahmoud Abbas Terpilih Lagi, Fatah Siapkan Era Politik Pascaperang Gaza
Perjanjian itu juga menetapkan gencatan senjata permanen di beberapa wilayah perbatasan, membuka akses jalan, serta mewajibkan pihak pelanggar mempertanggungjawabkan tindakannya di hadapan dewan suku.
Selain itu, kedua pihak sepakat memulangkan keluarga pengungsi dan melarang serangan terhadap rumah-rumah warga sipil selama konflik berlangsung.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Pakistan, Tahir Andarabi, menyambut positif kesepakatan tersebut dan menyebutnya sebagai bukti keinginan masyarakat perbatasan untuk hidup damai.
Sementara itu, mantan Presiden Afghanistan Hamid Karzai mengkritik perjanjian tersebut dan meminta Taliban menjelaskan isi kesepakatan kepada rakyat Afghanistan.
Keberhasilan dewan suku memediasi konflik ini dinilai memperlihatkan besarnya pengaruh tradisional masyarakat adat di kawasan perbatasan sekaligus menunjukkan rapuhnya hubungan politik antara Taliban dan Pakistan. (haidar/andalusmedia.id)
