Ketua Parlemen Iran sekaligus kepala negosiator Teheran, Mohammad Bagher Ghalibaf, menuduh Amerika Serikat memiliki agenda yang jauh lebih besar daripada sekadar mengganti pemerintahan Iran. Menurutnya, Washington sedang menjalankan strategi jangka panjang untuk melemahkan bahkan memecah kedaulatan Republik Islam melalui kombinasi tekanan militer, politik, dan diplomasi.
Pernyataan itu disampaikan Ghalibaf pada Rabu (15/7/2026) ketika hubungan Teheran dan Washington terus memburuk akibat meningkatnya aksi saling serang dan mandeknya proses perundingan.
Menurut Ghalibaf, Iran tidak pernah menginginkan perang. Namun, ia menegaskan negaranya tidak akan membiarkan ancaman asing mengganggu keamanan nasional maupun kepentingan strategis Republik Islam.
“Kami harus memanfaatkan diplomasi dan negosiasi untuk melindungi kepentingan nasional. Namun, pada akhirnya kami hanya bisa mengandalkan kekuatan kami sendiri,” kata Ghalibaf.
Ia menilai kebijakan luar negeri Iran harus tetap berlandaskan kepentingan nasional dan tidak boleh dibentuk oleh tekanan negara lain. Baginya, kekuatan pertahanan tetap menjadi fondasi utama dalam menghadapi dinamika kawasan yang terus berubah.
MoU Iran-AS Makin Terancam
Selain menyinggung meningkatnya ketegangan militer, Ghalibaf juga menyoroti nasib nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara Iran dan Amerika Serikat yang ditandatangani sebagai dasar pembukaan jalur diplomasi beberapa waktu lalu.
Ia menegaskan bahwa keberlanjutan kesepakatan tersebut sepenuhnya bergantung pada sikap Washington.
“Jika Iran tidak memperoleh manfaat dari nota kesepahaman itu, maka kami tidak memiliki alasan untuk tetap mematuhinya,” tegasnya.
Pernyataan tersebut memperkuat sinyal bahwa Teheran mulai kehilangan kepercayaan terhadap proses negosiasi yang selama ini dimediasi oleh Pakistan.
Sehari sebelumnya, sebanyak 180 anggota parlemen Iran mendesak pemerintah menghentikan pelaksanaan MoU dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh proses dialog dengan Amerika Serikat.
Mereka juga meminta pemerintah memperkuat doktrin pertahanan nasional, meningkatkan kesiapan militer, dan memperketat pengawasan terhadap kawasan strategis Selat Hormuz yang menjadi jalur utama perdagangan energi dunia.
Iran Mulai Tangguhkan Kewajiban
Sikap keras parlemen Iran mendapat dukungan dari Kementerian Luar Negeri.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baqaei, mengatakan Teheran telah menangguhkan sebagian kewajiban dalam MoU sebagai respons atas pelanggaran yang disebut terus dilakukan Amerika Serikat.
Menurut Baqaei, prinsip utama dalam kesepakatan adalah pelaksanaan komitmen secara timbal balik. Karena itu, ketika salah satu pihak dianggap melanggar isi perjanjian, Iran merasa tidak lagi berkewajiban menjalankan seluruh poin yang telah disepakati.
“Begitu pihak lain melanggar komitmennya, kami pun menahan diri untuk tidak melaksanakan kewajiban kami di mana pun diperlukan,” ujarnya.
Ia juga memastikan hingga kini belum ada jadwal baru untuk melanjutkan perundingan dengan Washington karena pemerintah Iran lebih memprioritaskan penguatan pertahanan nasional di tengah situasi yang semakin tidak menentu.
Baca Artikel Lainnya: Dilema Israel di Tengah Eskalasi AS-Iran: Diuntungkan Tekanan, Khawatir Iran Bangkit Lebih Kuat
Serangan ke Iranshahr Picu Ancaman Balasan
Ketegangan semakin meningkat setelah militer Iran menuduh Amerika Serikat menyerang barak militer Bambur di Iranshahr, Provinsi Sistan dan Baluchestan.
Menurut laporan Kantor Berita Tasnim, sebanyak 13 rudal menghantam kompleks tersebut pada Rabu pagi.
Serangan itu dilaporkan menewaskan tujuh personel Angkatan Darat Iran dan melukai sejumlah lainnya.
Dalam pernyataan resminya, Angkatan Darat Iran mengecam serangan tersebut sebagai tindakan agresi yang tidak akan dibiarkan tanpa balasan.
Pihak militer menegaskan respons akan diberikan pada waktu dan cara yang dianggap paling tepat sesuai kepentingan nasional Iran.
Diplomasi Masih Terbuka, Ketegangan Terus Naik
Di saat jalur diplomasi belum sepenuhnya ditutup, aksi militer kedua negara justru terus meningkat.
Operasi Amerika Serikat di sekitar Selat Hormuz masih berlangsung dengan disertai pembatasan terhadap aktivitas pelayaran Iran di kawasan tersebut.
Media-media Iran juga melaporkan adanya ledakan di sejumlah wilayah strategis seperti Bandar Abbas, Pulau Kish, dan Provinsi Bushehr dalam beberapa hari terakhir.
Perkembangan tersebut memperlihatkan hubungan Teheran dan Washington memasuki fase yang semakin sulit diprediksi.
Di satu sisi, kedua negara belum secara resmi mengakhiri peluang dialog. Namun di sisi lain, meningkatnya tekanan militer, saling tuding pelanggaran kesepakatan, serta ancaman balasan dari kedua belah pihak membuat peluang tercapainya penyelesaian damai semakin mengecil.
Bagi Iran, tekanan yang terus dilakukan Amerika Serikat dinilai bukan hanya bertujuan melemahkan pemerintahan saat ini, tetapi juga mengancam keutuhan negara. Sementara bagi Washington, langkah-langkah tersebut disebut sebagai bagian dari strategi untuk menekan Iran agar mengubah kebijakan regional dan program pertahanannya. (haidar/andalusmedia.id)
