Rencana ambisius rekonstruksi Jalur Gaza yang digagas Board of Peace bentukan pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan berada di ambang kegagalan. Program yang semula diproyeksikan membangun kembali seluruh infrastruktur Gaza kini menyusut menjadi proyek percontohan berupa kamp pengungsi di Rafah, wilayah selatan Gaza.
Laporan The Guardian menyebut perubahan tersebut dipicu oleh masih berlangsungnya konflik, lambatnya realisasi pendanaan, serta belum adanya kepastian politik mengenai masa depan Gaza.
Pada tahap awal, proyek itu dipromosikan sebagai langkah besar untuk memulihkan jaringan listrik, air bersih, rumah sakit, fasilitas sanitasi, hingga kawasan permukiman yang hancur akibat perang.
Namun perkembangan terbaru menunjukkan target tersebut semakin sulit diwujudkan.
Alih-alih membangun kembali seluruh wilayah Gaza, penyelenggara kini hanya mempersiapkan sebuah kamp sementara di Rafah yang diperkirakan mampu menampung puluhan ribu pengungsi.
Jumlah itu dinilai sangat kecil dibandingkan kebutuhan lebih dari dua juta warga Palestina yang terdampak konflik berkepanjangan.
Fokus Bergeser ke Rafah
Dalam rancangan terbaru, kamp di Rafah disebut akan dikelola oleh Otoritas Palestina dengan dukungan pasukan keamanan internasional dalam jumlah terbatas.
Beberapa laporan menyebut personel dari Maroko dan Kosovo telah berada di wilayah “Israel” untuk membantu pembentukan pasukan stabilitas yang nantinya bertugas mengamankan kawasan tersebut.
Di sisi lain, fasilitas logistik mulai dipersiapkan di sekitar penyeberangan Kerem Shalom sebagai pintu masuk utama bantuan dan material pembangunan.
Meski demikian, perkembangan fisik proyek masih sangat terbatas.
Citra satelit yang dianalisis sejumlah media internasional hanya memperlihatkan pekerjaan awal berupa perataan lahan tanpa pembangunan infrastruktur yang signifikan.
Belum terlihat aktivitas konstruksi besar yang mencerminkan dimulainya proyek rekonstruksi berskala luas sebagaimana dijanjikan sebelumnya.
Pemilu Israel Jadi Penentu
Sejumlah diplomat Barat di Yerusalem menilai pelaksanaan proyek kemungkinan baru akan bergerak setelah pemilu legislatif “Israel” yang dijadwalkan berlangsung pada 27 Oktober 2026.
Hasil pemilu diperkirakan akan menentukan arah kebijakan pemerintahan berikutnya terhadap Jalur Gaza.
Apabila pemerintahan baru mengambil pendekatan berbeda, proyek rekonstruksi bisa kembali berubah atau bahkan dihentikan sepenuhnya.
Ketidakpastian politik tersebut membuat banyak pihak memilih menunggu perkembangan situasi sebelum menggelontorkan investasi dalam jumlah besar.
Baca Artikel Lainnya: Ghalibaf Tuding AS Ingin Pecah Belah Iran, Negosiator Teheran Sebut MoU di Ujung Tanduk
Perang Masih Jadi Hambatan Utama
Sejak gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat diberlakukan pada Oktober tahun lalu, proses rekonstruksi dinilai belum menunjukkan kemajuan berarti.
Operasi militer yang masih berlangsung di beberapa wilayah, pembatasan distribusi bantuan kemanusiaan, serta kontrol militer “Israel” atas sebagian besar kawasan Gaza menjadi kendala utama.
Menurut sejumlah diplomat Barat, fokus penyelenggara kini bukan lagi menjalankan proyek sesuai rencana awal, melainkan menjaga agar inisiatif tersebut tidak sepenuhnya gagal.
Mereka khawatir apabila proyek benar-benar berhenti, kelompok garis keras di pemerintahan “Israel” akan semakin leluasa mendorong kebijakan yang lebih ekstrem terhadap Gaza.
Beberapa pengamat bahkan memperingatkan kemungkinan munculnya kembali wacana pengusiran massal warga Palestina maupun perluasan permukiman di wilayah yang diduduki.
Dana Belum Terkumpul
Selain persoalan keamanan, masalah pendanaan juga menjadi tantangan besar.
Proyek rekonstruksi membutuhkan dana sekitar 17 miliar dolar AS, namun hingga kini komitmen pembiayaan tersebut belum sepenuhnya terealisasi.
Upaya memanfaatkan dana pajak Palestina yang masih ditahan “Israel” sebagai sumber pembiayaan juga menuai penolakan dari Otoritas Palestina.
Pemerintah Palestina menegaskan dana itu merupakan hak rakyat Palestina dan tidak boleh dijadikan alat tawar-menawar dalam proses politik maupun negosiasi internasional.
Keterbatasan dana membuat sejumlah target pembangunan akhirnya dipangkas dan diprioritaskan hanya pada kebutuhan darurat.
Kekhawatiran Jadi Solusi Permanen
Di kalangan pejabat Palestina muncul kekhawatiran bahwa proyek kamp pengungsi di Rafah justru akan berubah menjadi solusi permanen.
Mereka menilai pembangunan kamp sementara berisiko memperkuat pemisahan wilayah Gaza dibanding menjadi langkah awal menuju rekonstruksi menyeluruh.
Apabila kondisi tersebut terjadi, jutaan warga Palestina dikhawatirkan akan terus hidup dalam situasi darurat tanpa kepastian kapan mereka dapat kembali ke rumah atau menikmati pemulihan infrastruktur yang layak.
Padahal sebelumnya penasihat Presiden Amerika Serikat, Jared Kushner, sempat menyampaikan target membangun kembali jaringan listrik, air bersih, sanitasi, rumah sakit, hingga berbagai fasilitas umum di seluruh Gaza dalam waktu 100 hari.
Kini, di tengah perang yang belum benar-benar berakhir, minimnya pendanaan, dan ketidakpastian politik, rencana besar itu justru menyusut menjadi proyek terbatas yang masa depannya sendiri masih dipenuhi tanda tanya. (haidar/andalusmedia.id)
