Hubungan Amerika Serikat dan Israel kembali menjadi sorotan setelah Wakil Presiden AS, JD Vance, melontarkan kritik tajam terhadap sejumlah menteri kabinet Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Pernyataan tersebut memicu reaksi luas di Israel karena dianggap sebagai salah satu kritik paling terbuka dari pejabat tinggi pemerintahan Presiden Donald Trump terhadap pemerintah Israel.
Dilansir dari The National pada Jumat (19/6/2026), Vance menyoroti sikap sejumlah pejabat Israel yang terus menyerang kebijakan Washington, terutama terkait pendekatan diplomatik Amerika Serikat terhadap Iran dan upaya meredakan konflik di Lebanon.
Menurut Vance, Israel seharusnya memahami bahwa saat ini Presiden Donald Trump merupakan salah satu pemimpin dunia yang masih memberikan dukungan kuat kepada Tel Aviv. Karena itu, ia menilai tidak bijak jika para menteri Israel justru memperkeruh hubungan dengan sekutu terdekat mereka.
“Donald Trump adalah satu-satunya kepala negara di dunia yang benar-benar bersimpati kepada Israel saat ini. Jika saya berada di kabinet Israel, saya tidak akan menyerang satu-satunya sekutu kuat yang tersisa,” ujar Vance.
Pernyataan tersebut langsung menjadi perbincangan hangat di media Israel. Banyak pengamat menilai komentar itu menunjukkan adanya perbedaan pandangan yang semakin terbuka antara Washington dan Tel Aviv mengenai arah kebijakan Timur Tengah.
Kesepakatan AS-Iran Jadi Pemicu Ketegangan
Salah satu sumber ketegangan terbaru adalah nota kesepahaman yang baru saja disepakati antara Amerika Serikat dan Iran. Kesepakatan itu diklaim sebagai langkah besar menuju stabilitas kawasan dan pengurangan risiko konflik regional.
Namun sejumlah pejabat Israel memandang kesepakatan tersebut dengan penuh skeptisisme. Mereka khawatir perjanjian itu tidak cukup kuat untuk membatasi program nuklir Iran, pengembangan rudal balistik, maupun dukungan Teheran terhadap kelompok-kelompok sekutunya di kawasan, termasuk Hizbullah.
JD Vance menilai sebagian elite politik Israel gagal membaca perubahan dinamika geopolitik yang sedang berlangsung.
“Siapa pun di Israel yang menganggap Presiden Amerika Serikat sebagai masalah terbesar mereka harus bangun dan melihat kenyataan yang sedang dihadapi negara itu,” tegasnya.
Pernyataan tersebut dianggap sebagai pesan langsung kepada para menteri garis keras Israel yang terus mendesak pendekatan militer terhadap Iran dan Lebanon.
Oposisi Israel Ikut Soroti Netanyahu
Kritik dari Washington juga dimanfaatkan oleh kalangan oposisi Israel untuk menyerang pemerintahan Netanyahu. Pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid, menilai hubungan diplomatik Israel dengan sejumlah negara sahabat mengalami kemunduran dalam beberapa tahun terakhir.
Menurut Lapid, meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat serta beberapa negara Eropa menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri Netanyahu mulai menimbulkan isolasi diplomatik.
Ia menegaskan bahwa Israel membutuhkan hubungan yang kuat dengan sekutu internasional, terutama di tengah kondisi keamanan kawasan yang semakin kompleks.
Di sisi lain, jurnalis politik Israel yang dikenal dekat dengan Netanyahu, Amit Segal, juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap arah hubungan Washington-Tel Aviv.
Segal menilai situasi menjadi semakin sensitif ketika pejabat tinggi Amerika Serikat mulai memberikan apresiasi terhadap pendekatan moderat Iran, sementara pada saat yang sama mengkritik kelompok sayap kanan Israel.
Baca Artikel Lainnya: Naim Qassem Klaim Rencana Israel Gagal, Sebut Suriah Tolak Tekanan untuk Lawan Hizbullah
Menteri Garis Keras Tetap Dorong Eskalasi
Meski mendapat tekanan internasional, sejumlah menteri Israel tetap mempertahankan sikap keras terhadap Lebanon dan Hizbullah.
Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, kembali menyerukan operasi militer yang lebih agresif setelah empat tentara Israel dilaporkan tewas dalam serangan yang dikaitkan dengan Hizbullah.
Sementara itu, Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, meminta militer memperluas operasi di wilayah perbatasan utara.
Seruan tersebut menunjukkan bahwa sebagian elite politik Israel masih menginginkan pendekatan militer sebagai solusi utama dalam menghadapi ancaman keamanan di kawasan.
Israel Bertahan di Lebanon Selatan
Di tengah perdebatan tersebut, Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menegaskan bahwa pasukan Israel akan tetap berada di wilayah yang disebut sebagai “zona keamanan” di Lebanon selatan.
Menurut Katz, keberadaan militer Israel diperlukan untuk melindungi wilayah utara Israel dari ancaman Hizbullah. Ia juga mengklaim operasi yang berlangsung telah berhasil menghancurkan sejumlah target milik kelompok tersebut.
Namun langkah itu terus mendapat kritik dari berbagai pihak internasional yang khawatir konflik berkepanjangan akan memperburuk situasi kemanusiaan dan mengancam stabilitas regional.
Perkembangan terbaru ini menunjukkan adanya perbedaan pandangan yang semakin jelas antara Amerika Serikat dan Israel. Sementara pemerintahan Trump berupaya mengedepankan diplomasi melalui kesepakatan dengan Iran, sebagian elite politik Israel tetap mendorong pendekatan militer yang lebih keras terhadap Iran maupun Hizbullah. (haidar/andalusmedia.id)
