Keberadaan Presiden Niger Jenderal Omar Abdurrahman Tiani masih menjadi tanda tanya setelah upaya pemberontakan terjadi di ibu kota Niamey pada Sabtu (29/8/2026). Hingga Ahad (30/8), Tiani belum muncul di hadapan publik maupun menyampaikan pernyataan resmi terkait situasi yang terjadi.
Kondisi tersebut memunculkan berbagai spekulasi mengenai keadaan pemerintahan Niger. Namun, Menteri Pertahanan Niger Jenderal Salifou Mody menyatakan bahwa situasi keamanan telah berhasil dikendalikan oleh pasukan pemerintah.
Menurut laporan sejumlah media internasional, kelompok bersenjata sempat berusaha menguasai beberapa lokasi penting di Niamey. Bentrokan dilaporkan berlangsung selama beberapa jam, terutama di sekitar Pangkalan Udara 101 dan kawasan istana kepresidenan.
Kelompok Pemberontak Klaim Bubarkan Pemerintahan
Di tengah ketidakjelasan mengenai keberadaan Tiani, beredar rekaman suara yang dikaitkan dengan kelompok yang menyebut dirinya “Angkatan Bersenjata untuk Pemulihan Tanah Air”.
Dalam rekaman tersebut, kelompok itu mengklaim bahwa Tiani tidak lagi menjabat sebagai presiden. Mereka juga menyatakan pembubaran konstitusi serta sejumlah lembaga pemerintahan transisi.
Namun, keaslian rekaman tersebut belum dapat diverifikasi secara independen. Pemerintah Niger juga belum mengonfirmasi kebenaran isi pernyataan yang beredar melalui aplikasi perpesanan.
Pemerintah kemudian meminta masyarakat tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi guna mencegah kepanikan di tengah situasi keamanan yang masih sensitif.
Bandara Niamey Sempat Diperebutkan
Salah satu lokasi penting yang menjadi pusat bentrokan adalah kompleks Bandara Internasional Diori Hamani. Menurut sejumlah laporan, kelompok pemberontak sempat menguasai area bandara dan beberapa fasilitas strategis sebelum pasukan pemerintah kembali mengambil alih.
Pasukan pengawal presiden dilaporkan berhasil menggagalkan upaya memasuki istana kepresidenan. Pasukan Niger juga disebut memperoleh dukungan dari Africa Corps Rusia dalam operasi merebut kembali sejumlah lokasi.
Pada Ahad, otoritas penerbangan sipil Niger menyatakan aktivitas di Bandara Internasional Diori Hamani telah kembali normal. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah mulai memulihkan aktivitas pemerintahan dan fasilitas publik setelah bentrokan.
Sementara itu, Aliansi Negara-Negara Sahel yang beranggotakan Niger, Mali, dan Burkina Faso menyatakan dukungan terhadap pemerintahan Niger. Aliansi tersebut menggambarkan insiden sebagai upaya destabilisasi yang berhasil digagalkan.
Baca Artikel Lainnya: Presiden AS Donald Trump Tetapkan Palestine Action sebagai Kelompok Teroris Global
Bentrokan Melibatkan Sejumlah Lokasi Strategis
Kementerian Pertahanan Niger mengatakan kelompok tentara yang dianggap melanggar aturan militer sebelumnya berusaha menahan sejumlah personel mereka di Pangkalan Udara 101.
Situasi kemudian berkembang menjadi baku tembak di beberapa titik strategis. Pangkalan udara dan kawasan sekitar istana kepresidenan menjadi lokasi pertempuran paling sengit.
Televisi nasional Niger sempat berhenti mengudara sebelum kembali melakukan siaran. Pemerintah kemudian menyatakan sejumlah pemberontak tewas atau ditangkap, meskipun jumlah tersebut belum dapat diverifikasi secara independen.
Hingga kini, belum ada angka resmi mengenai jumlah korban dari pihak pemerintah maupun kelompok pemberontak.
Dugaan Keterlibatan Perwira Muda
Sejumlah laporan menyebut upaya pemberontakan tersebut melibatkan personel militer dari beberapa wilayah Niger. Sebagian unit yang terlibat sebelumnya mengalami kerugian dalam pertempuran menghadapi kelompok bersenjata di kawasan Sahel.
Beberapa sumber menyebut aksi tersebut sebagai upaya kudeta yang melibatkan sejumlah perwira muda. Pemerintah Niger sendiri memilih menyebutnya sebagai pemberontakan.
Keterlibatan pasukan Rusia juga menjadi perhatian. Sejumlah laporan menyebut komando Pangkalan Udara 101 meminta bantuan kepada personel Africa Corps untuk membantu menggagalkan upaya tersebut.
Pangkalan Udara 101 memiliki nilai strategis karena berada dalam kompleks bandara utama Niamey. Fasilitas itu sebelumnya pernah digunakan dalam operasi militer Amerika Serikat sebelum Washington menarik pasukannya dari Niger pada 2024.
Kini, pangkalan tersebut menjadi salah satu fasilitas penting bagi kerja sama keamanan Niger dengan Rusia serta negara-negara anggota Aliansi Sahel.
Upaya pemberontakan terbaru menambah tantangan bagi pemerintahan militer Niger yang sejak beberapa tahun terakhir menghadapi ancaman kelompok bersenjata dan ketidakstabilan keamanan di kawasan Sahel. Keberadaan Presiden Tiani yang hingga kini belum diketahui juga menjadi salah satu perkembangan utama yang masih menunggu kejelasan dari pemerintah Niger. (haidar/andalusmedia.id)
