Berakhirnya keberadaan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) sebagai kekuatan militer independen menandai perubahan besar dalam kebijakan Amerika Serikat terhadap Suriah timur laut.
Washington Institute for Near East Policy dalam laporan terbarunya menilai integrasi lembaga militer dan sipil SDF ke dalam struktur negara Suriah membuka babak baru hubungan Amerika Serikat dengan Damaskus. Perubahan tersebut sekaligus mengakhiri pola kerja sama militer yang telah berlangsung selama sekitar satu dekade.
Sebelumnya, Amerika Serikat membangun kemitraan dengan SDF untuk memerangi kelompok teroris, terutama ISIS. Washington memberikan pelatihan dan lebih dari 1 miliar dolar AS untuk mendukung operasi tersebut.
Setelah ISIS kehilangan wilayah kekuasaannya pada 2019, kerja sama tetap berlangsung melalui operasi kontra-terorisme serta pengelolaan fasilitas penahanan yang menampung ribuan anggota ISIS dan keluarganya.
Washington Beralih Mendukung Damaskus
Menurut laporan tersebut, perubahan arah kebijakan AS semakin terlihat setelah pemerintahan Bashar al-Assad jatuh pada 2024.
Washington kemudian menjalin hubungan langsung dengan pemerintahan di Damaskus dan mendorong kesepakatan yang ditandatangani pada Maret 2025. Perjanjian itu menjadi dasar bagi proses integrasi SDF ke dalam institusi negara.
Negosiasi sempat mengalami kebuntuan hingga Damaskus melakukan operasi militer di wilayah timur laut pada awal tahun ini. Setelah pembicaraan dilanjutkan, utusan AS Tom Barrack menyatakan peran utama SDF sebagai kekuatan anti-ISIS telah berakhir.
Washington kemudian menarik pasukannya dari Suriah. Pangkalan terakhir AS disebut ditinggalkan pada April, sementara pengumuman mengenai selesainya integrasi SDF secara resmi mengakhiri kemitraan militer langsung kedua pihak.
Integrasi Pasukan Masih Menyisakan Persoalan
Meskipun integrasi telah diumumkan, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah persoalan.
Damaskus disebut telah memasukkan lebih dari 20.000 pegawai sipil dari wilayah timur laut ke dalam institusi pemerintah pusat. Dalam sektor militer, sekitar 6.000 mantan anggota SDF dilaporkan telah bergabung atau sedang dipersiapkan untuk masuk ke empat brigade di bawah Kementerian Pertahanan Suriah.
Sejumlah tokoh senior SDF juga mendapatkan posisi dalam struktur militer baru. Sipan Hamo, misalnya, disebut ditunjuk sebagai asisten menteri pertahanan untuk urusan wilayah timur. Sementara Jia Kobani dilaporkan menjadi wakil komandan Divisi ke-60 Angkatan Darat Suriah.
Namun, jumlah keseluruhan personel yang akan diintegrasikan masih belum jelas. Angka sekitar 50.000 pejuang sering disebut, tetapi belum diketahui apakah jumlah tersebut mencakup pasukan keamanan internal Asayish dan Unit Perlindungan Perempuan atau YPJ.
Integrasi YPJ juga menjadi persoalan tersendiri. Sekitar 1.500 hingga 2.000 personel perempuan disebut akan masuk ke struktur keamanan, tetapi terdapat perbedaan pandangan mengenai apakah mereka ditempatkan di Kementerian Pertahanan atau Kementerian Dalam Negeri.
Isu Kurdi dan Pendidikan Belum Selesai
Selain sektor keamanan, persoalan pendidikan menjadi salah satu tantangan utama dalam hubungan antara Damaskus dan komunitas Kurdi.
Keputusan Presiden Nomor 13 sebelumnya mengakui bahasa Kurdi sebagai bahasa nasional. Namun, masih terdapat perbedaan pandangan mengenai penerapan bahasa tersebut dalam sistem pendidikan.
Pihak SDF menginginkan kurikulum nasional dapat diajarkan dalam bahasa Kurdi dengan pelajaran bahasa Arab sebagai bagian dari pendidikan. Sementara itu, Damaskus cenderung mempertahankan kurikulum nasional berbahasa Arab dengan menyediakan sejumlah jam pelajaran untuk bahasa Kurdi.
Perubahan melalui Resolusi Nomor 493 kemudian memungkinkan pengajaran bahasa Kurdi secara terbatas di wilayah yang mayoritas penduduknya Kurdi.
Persoalan tersebut dinilai menjadi ujian penting bagi kemampuan pemerintah Suriah dalam mengelola keragaman etnis dan budaya setelah berakhirnya pemerintahan Assad.
Baca Artikel Lainnya: Hekmatyar vs Taliban Memanas, Pendukung Hezb-e Islami Diminta Tentukan Pilihan
Washington Diminta Tetap Terlibat
Washington Institute menilai Amerika Serikat masih memiliki kepentingan besar terhadap keberhasilan integrasi SDF.
Laporan tersebut merekomendasikan agar Washington memastikan mantan personel SDF tetap terlibat dalam operasi melawan ISIS. Pengalaman mereka dianggap penting karena sebelumnya memiliki peran dalam operasi kontra-terorisme, pengelolaan kamp, serta fasilitas penahanan anggota ISIS.
Amerika Serikat juga didorong untuk bekerja sama dengan Turki guna mencegah kemunduran proses perdamaian antara Ankara dan Partai Pekerja Kurdistan (PKK). Ketegangan baru antara Turki dan kelompok Kurdi dikhawatirkan dapat mengganggu proses integrasi SDF.
Selain itu, Washington diminta mencegah intervensi militer asing yang berpotensi memicu konflik baru di wilayah Suriah.
Minyak dan Gas Jadi Persoalan Strategis
Sektor energi juga menjadi bagian penting dari masa depan Suriah timur laut. Washington mendukung pengembalian pengelolaan sumber daya minyak dan gas kepada negara Suriah sekaligus mendorong investasi asing.
Namun, pengelolaan sumber daya tersebut berpotensi menjadi sumber ketegangan apabila wilayah yang kaya minyak dan gas tidak memperoleh manfaat ekonomi yang memadai.
Washington Institute menilai sebagian pendapatan dari sumber daya alam di Suriah timur laut seharusnya dikembalikan dalam bentuk pembangunan dan investasi di kawasan tersebut.
Dengan demikian, keberhasilan integrasi SDF tidak hanya bergantung pada penyatuan struktur militer dan pemerintahan. Pembagian kekuasaan, perlindungan hak minoritas, pendidikan, keamanan serta distribusi kekayaan nasional akan menentukan apakah proses tersebut mampu menciptakan stabilitas jangka panjang.
Bagi Amerika Serikat, perubahan ini berarti beralih dari hubungan berbasis kemitraan militer dengan SDF menuju hubungan yang lebih langsung dengan pemerintah Suriah. Washington kini menghadapi tantangan untuk menjaga stabilitas tanpa kembali menciptakan ketergantungan pada kekuatan bersenjata non-negara. (haidar/andalusmedia.id)
