Presiden Suriah Ahmad al-Sharaa kembali mengeluarkan kebijakan ekonomi dalam Dekret Legislatif Nomor 135 Tahun 2026. Dalam keputusan terbaru itu, pemerintah resmi menaikkan nilai dana pensiun sebesar 30 persen bagi para pensiunan yang tercakup dalam sistem asuransi sosial dan undang-undang pensiun di Suriah.
Keputusan tersebut diumumkan pada Selasa, (26/5) melalui kantor berita resmi Suriah, SANA. Kebijakan ini menjadi bagian dari rangkaian langkah pemerintah baru Suriah dalam memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat setelah bertahun-tahun dihantam perang, krisis ekonomi, dan rendahnya daya beli pada era Bashar al-Assad.
Dekret baru itu mencakup berbagai kategori penerima pensiun, termasuk pensiunan umum, korban cacat alami, penyandang cacat total, hingga beberapa kategori cacat parsial dengan ketentuan tertentu.
Dalam isi keputusan tersebut, pemerintah juga menetapkan bahwa nilai pensiun setelah kenaikan tidak boleh lebih rendah dari batas upah minimum nasional yang telah ditetapkan sebelumnya melalui Dekret Nomor 67 Tahun 2026, yakni sebesar 12.560 pound Suriah baru.
Selain itu, pemerintah menjamin bahwa siapa pun yang memasuki masa pensiun setelah dekret ini berlaku tetap akan menerima hak pensiun yang layak dan tidak lebih rendah dari nilai yang sebelumnya berhak mereka terima sebelum penyesuaian baru diberlakukan.
Langkah ini sebagai sinyal bahwa pemerintahan Ahmad al-Sharaa sedang berusaha membangun pendekatan berbeda dibanding era Assad, terutama dalam isu kesejahteraan sosial dan perlindungan kelompok rentan.
Pemerintah Ahmad Al-Sharaa Mulai Fokus pada Pemulihan Ekonomi
Kebijakan kenaikan pensiun ini tidak berdiri sendiri. Sebelumnya, pada 20 Maret 2026, Ahmad al-Sharaa juga telah mengeluarkan Dekret Presiden Nomor 67 dan 68 yang menaikkan gaji pegawai sektor publik sebesar 50 persen.
Kenaikan itu mencakup pegawai pemerintahan, lembaga publik, hingga perusahaan sektor gabungan yang kepemilikan negaranya mencapai minimal 50 persen.
Pemerintah Suriah baru menyebut langkah tersebut sebagai bagian dari reformasi bertahap sistem penggajian dan perlindungan sosial setelah bertahun-tahun masyarakat hidup dalam tekanan ekonomi yang berat.
Berbeda dengan masa pemerintahan sebelumnya yang identik dengan korupsi, birokrasi tertutup, dan kesenjangan ekonomi, pemerintahan baru di bawah Ahmad al-Sharaa kini berusaha membangun citra sebagai pemerintahan yang lebih dekat dengan rakyat dan berorientasi pada pemulihan kesejahteraan.
Dalam beberapa bulan terakhir, Damaskus mulai aktif mengeluarkan berbagai keputusan ekonomi yang ditujukan untuk memperbaiki kondisi pegawai negeri, pensiunan, dan pekerja sektor publik.
Pemerintah juga menegaskan bahwa kenaikan tersebut bukan sekadar langkah populis, tetapi bagian dari upaya meningkatkan stabilitas sosial dan produktivitas kerja di tengah proses pembangunan kembali Suriah pascaperang.
Dekret terbaru ini bahkan memasukkan aturan khusus untuk mencegah ketimpangan kenaikan pensiun antara satu kelompok dan kelompok lainnya. Pemerintah menegaskan bahwa pensiunan di luar sektor publik tidak boleh menerima kenaikan yang melebihi nilai tertinggi yang diberikan kepada mantan pegawai negeri.
Langkah tersebut disebut sebagai upaya menjaga keseimbangan dan keadilan dalam sistem bantuan sosial nasional.
Instruksi teknis pelaksanaan keputusan ini nantinya akan diterbitkan bersama oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Sosial serta Tenaga Kerja Suriah.
Pemerintah memastikan kebijakan kenaikan pensiun mulai berlaku efektif pada 1 Juni 2026.
Ahmad al-Sharaa Ingin Bangun Citra Pemerintahan yang Memuliakan Rakyat
Sejak naik ke tampuk kekuasaan pascarevolusi Suriah, Ahmad al-Sharaa berusaha menampilkan pemerintahan dengan pendekatan yang berbeda dibanding rezim sebelumnya.
Di tengah kondisi ekonomi Suriah yang masih rapuh, kebijakan peningkatan gaji dan pensiun dianggap sebagai langkah penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Banyak kalangan melihat bahwa pemerintahan baru ingin menunjukkan bahwa negara tidak boleh hanya hadir dalam bentuk aparat keamanan atau kekuatan militer semata, tetapi juga hadir untuk memuliakan kehidupan rakyatnya.
Kenaikan pensiun ini juga memiliki makna simbolis yang besar karena menyasar kelompok lansia, pensiunan, dan korban disabilitas yang selama bertahun-tahun menjadi kelompok paling terdampak akibat perang dan krisis ekonomi.
Pemerintah berharap peningkatan pendapatan tersebut dapat membantu masyarakat menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok sekaligus memperkuat daya beli di pasar domestik.
Meski tantangan ekonomi Suriah masih sangat besar, langkah-langkah bertahap seperti kenaikan gaji dan pensiun mulai dipandang sebagai upaya pemerintah baru untuk membangun fondasi negara yang lebih stabil setelah era panjang konflik dan kehancuran. (ahmad/andalusmedia.id)
![Presiden Suriah Ahmad al-Sharaa menandatangani perjanjian gencatan senjata dengan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang dipimpin Kurdi pada 18 Januari 2026. [GETTY]](https://andalusmedia.id/wp-content/uploads/2026/05/clipboard-image-1779850121-360x180.webp)




![Presiden Suriah Ahmad al-Sharaa menandatangani perjanjian gencatan senjata dengan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang dipimpin Kurdi pada 18 Januari 2026. [GETTY]](https://andalusmedia.id/wp-content/uploads/2026/05/clipboard-image-1779850121-750x375.webp)






![Presiden Suriah Ahmad al-Sharaa menandatangani perjanjian gencatan senjata dengan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang dipimpin Kurdi pada 18 Januari 2026. [GETTY]](https://andalusmedia.id/wp-content/uploads/2026/05/clipboard-image-1779850121-120x86.webp)

