Presiden Suriah Ahmad al-Sharaa Naikkan Gaji Pegawai Negeri Suriah

Pemerintahan baru Suriah di bawah kepemimpinan Presiden Ahmad al-Sharaa kembali mengambil langkah penting dalam reformasi ekonomi dan birokrasi negara. Kali ini, pemerintah resmi mulai menerapkan kenaikan gaji dan tunjangan bagi pegawai di sejumlah lembaga pemerintahan sebagai bagian dari upaya memperbaiki kondisi hidup masyarakat dan aparatur negara setelah bertahun-tahun dilanda krisis.

Menteri Keuangan Suriah, Muhammad Yusr Barniyah, pada Kamis 21 Mei 2026 mengeluarkan petunjuk pelaksanaan terkait Dekrit Nomor 68 yang sebelumnya diterbitkan Presiden Ahmad al-Sharaa mengenai kenaikan khusus gaji dan upah bagi pegawai sektor tertentu.

Kebijakan ini menjadi salah satu langkah ekonomi paling menonjol sejak pemerintahan baru berdiri pasca jatuhnya rezim Bashar al-Assad. Banyak warga Suriah menilai keputusan tersebut menunjukkan perubahan pendekatan negara terhadap rakyat dan pegawai pemerintahan yang selama bertahun-tahun hidup di bawah tekanan ekonomi berat.

Ahmad Al Sharaa Mulai Fokus pada Kesejahteraan Pegawai

Dalam keterangannya, Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa kenaikan gaji tersebut mencakup pegawai di beberapa sektor penting negara seperti kesehatan, pendidikan, pendidikan tinggi, lembaga wakaf, Bank Sentral Suriah, hingga lembaga pengawasan keuangan negara.

Pemerintah menyebut kebijakan ini bukan sekadar kenaikan administratif biasa, melainkan bagian dari proyek reformasi bertahap untuk membangun sistem penggajian baru yang lebih adil dan manusiawi.

Selain kenaikan khusus di sejumlah instansi, pemerintah juga menargetkan kenaikan umum sebesar 50 persen bagi pegawai yang tidak termasuk dalam kategori penerima tambahan khusus.

Langkah ini dianggap penting karena sebagian besar pegawai negeri Suriah selama bertahun-tahun mengalami penurunan daya beli akibat inflasi, anjloknya nilai mata uang, dan tingginya harga kebutuhan pokok.

Kontras dengan Era Bashar al-Assad

Banyak pengamat Suriah menilai kebijakan ini memperlihatkan perbedaan pendekatan yang cukup mencolok dibanding masa pemerintahan Bashar al-Assad.

Selama era Assad, sektor pegawai negeri sering kali menjadi korban buruknya manajemen ekonomi, korupsi sistematis, dan minimnya perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat. Gaji pegawai negara bertahun-tahun tidak mampu mengimbangi lonjakan harga barang, sementara banyak institusi publik dipenuhi birokrasi rumit dan praktik korupsi.

Sebaliknya, pemerintahan Ahmad al-Sharaa mulai mencoba membangun citra baru bahwa negara harus kembali hadir untuk melayani dan memuliakan rakyatnya, termasuk para pegawai yang menjadi tulang punggung pelayanan publik.

Dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah baru juga mulai menjalankan berbagai langkah reformasi seperti:

• pemberantasan korupsi di kementerian keuangan,
• digitalisasi layanan negara,
• penyederhanaan administrasi,
• serta restrukturisasi lembaga pemerintahan.

Kebijakan kenaikan gaji dipandang sebagai bagian dari visi yang lebih besar untuk membangun birokrasi yang lebih profesional dan stabil.

Ahmad al-Sharaa Ingin Aparatur Negara Bekerja Maksimal

Banyak pendukung pemerintahan baru melihat bahwa Ahmad al-Sharaa memahami pentingnya memperbaiki kondisi aparatur negara agar mereka dapat bekerja secara maksimal.

Dalam kondisi ekonomi yang berat, pegawai yang hidup dalam tekanan finansial sering kesulitan memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. Karena itu, peningkatan kesejahteraan dianggap sebagai langkah awal untuk memperbaiki kualitas institusi negara secara keseluruhan.

Pemerintah berharap pegawai negeri:

• lebih fokus bekerja,
• meningkatkan disiplin,
• memperbaiki pelayanan publik,
• serta mengurangi praktik suap dan pungutan liar yang selama ini tumbuh akibat lemahnya penghasilan.

Menteri Keuangan Muhammad Yusr Barniyah juga menegaskan bahwa reformasi penggajian akan berjalan bersamaan dengan reformasi birokrasi dan pengawasan internal.

Menurutnya, pemerintah ingin membangun sistem baru yang lebih transparan, teratur, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Pencairan Gaji Ditargetkan Sebelum Idul Adha

Pemerintah menargetkan pencairan kenaikan gaji dapat dilakukan bersama pembayaran gaji bulan berjalan, terutama menjelang Idul Adha.

Namun dalam beberapa kasus administratif, pembayaran gaji lama kemungkinan dilakukan terlebih dahulu sebelum hari raya, sementara selisih kenaikan akan dicairkan sesudah Idul Adha agar proses distribusi tidak mengalami keterlambatan.

Kementerian Keuangan juga meminta seluruh lembaga dan kementerian segera menyelesaikan pengiriman data pegawai dan tabel administrasi agar proses pencairan berjalan lancar.

Langkah tersebut mendapat respons positif dari banyak pegawai negeri Suriah yang selama bertahun-tahun menghadapi tekanan ekonomi berat akibat perang dan krisis berkepanjangan.

Reformasi Ekonomi Masih Menjadi Tantangan Besar

Meski kebijakan kenaikan gaji ini disambut baik, pemerintah Suriah tetap menghadapi tantangan ekonomi yang besar. Infrastruktur negara masih membutuhkan pemulihan, tingkat pengangguran masih tinggi, dan sebagian wilayah masih mengalami dampak perang yang panjang.

Namun bagi banyak warga Suriah, langkah-langkah yang mulai dilakukan pemerintahan Ahmad al-Sharaa dianggap sebagai sinyal bahwa negara sedang bergerak menuju fase baru yang berbeda dari sebelumnya.

Pemerintah kini berusaha membangun kembali hubungan antara negara dan masyarakat melalui pendekatan yang lebih dekat kepada rakyat, termasuk memperhatikan kesejahteraan pegawai, pelayanan publik, dan reformasi institusi negara.

Bagi pendukung pemerintahan baru, kebijakan kenaikan gaji ini bukan hanya soal angka dan administrasi, tetapi simbol perubahan arah Suriah pasca berakhirnya era lama yang selama bertahun-tahun identik dengan krisis, korupsi, dan tekanan ekonomi terhadap rakyatnya. (ahmad/andalusmedia.id)