Yerusalem — Nikolay Mladenov menyatakan Komite Nasional untuk Administrasi Gaza telah menyelesaikan persiapan teknis dan administratif guna mengambil alih pemerintahan di Jalur Gaza ketika situasi memungkinkan.
Dalam konferensi pers di Yerusalem pada Rabu (13/5), Mladenov mengatakan komite tersebut siap menjalankan pemerintahan sipil dan membuka jalan bagi pemerintahan teknokrat nonpartisan di Gaza. Langkah itu disebut bagian dari proposal yang dikaitkan dengan rencana Presiden AS Donald Trump untuk mengakhiri perang Gaza.
Menurut Mladenov, peta jalan yang sedang dibahas dibangun atas prinsip “timbal balik” antara pihak-pihak yang bertikai. Setiap tahapan akan disertai dengan mekanisme pengawasan bersama karena rendahnya tingkat kepercayaan di lapangan.
Rencana tersebut mencakup penyerahan senjata secara sukarela, amnesti bersyarat bagi pihak yang menyerahkan senjata, hingga kemungkinan jalur aman menuju negara ketiga bagi sebagian pemimpin kelompok bersenjata di Gaza.
Ia mengakui kondisi Gaza masih jauh dari stabil meski gencatan senjata relatif bertahan. Serangan sporadis dan korban sipil disebut masih terus terjadi di berbagai wilayah Jalur Gaza.
Mladenov menegaskan tujuan utama usulan itu bukan sekadar memperbaiki kondisi kemanusiaan, tetapi juga membuka jalan politik menuju pembentukan negara Palestina yang mencakup Gaza dan Tepi Barat di bawah otoritas Palestina yang diperbarui.
Baca Artikel Lainnya: Menteri Israel Masuk Al-Aqsa Ketegangan Yerusalem Makin Memanas Jelang Nakba
Dalam sektor ekonomi, ia mengungkapkan adanya komitmen internasional senilai 17 miliar dolar AS untuk rekonstruksi Gaza selama 10 tahun mendatang. Program tersebut diklaim mampu membuka puluhan ribu lapangan pekerjaan serta mempercepat pemulihan infrastruktur sipil yang rusak akibat perang.
Visi pemulihan juga mencakup pembukaan penuh Perlintasan Rafah, peningkatan arus bantuan kemanusiaan, dan pengawasan ketat terhadap distribusi material penggunaan ganda seperti semen dan bahan konstruksi.
Namun Hamas menolak desakan agar pemerintah di Gaza mundur sebelum ada otoritas pengganti yang benar-benar hadir di wilayah tersebut. Hamas menilai tuntutan pengosongan administrasi tanpa kehadiran pemerintahan baru hanyalah langkah yang tidak realistis.
Kelompok itu juga meminta mediator internasional secara terbuka menyebut pihak yang dianggap melanggar gencatan senjata dan menghambat masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza.
Mladenov menambahkan bahwa proposal tersebut belum menjadi kesepakatan final dan masih terus dibahas bersama mediator dari Qatar , Mesir , dan Turki setelah pertemuan dengan delegasi Hamas di Kairo. (haidar/andalusmedia.id)
