Pemerintah Suriah mulai serius memburu para loyalis rezim Bashar al-Assad yang kabur ke markas Hizbullah Lebanon setelah runtuhnya pemerintahan lama. Fokus Damaskus kini tertuju pada mantan perwira militer, aparat intelijen, dan tokoh keamanan Assad.
Isu ini kembali mencuat setelah Perdana Menteri Lebanon, Nawaf Salam, melakukan kunjungan resmi ke Damaskus bersama rombongan pejabat Lebanon. Dalam pertemuan itu, pemerintah Suriah disebut meminta Beirut untuk bekerja sama menyerahkan para mantan pejabat rezim Assad yang kini berada di Lebanon.
Menurut laporan Al Arabiya, sumber resmi Lebanon mengungkapkan bahwa sekitar 100 mantan perwira Assad masuk ke Lebanon lewat jalur ilegal di wilayah Bekaa dan Lebanon utara saat rezim Assad tumbang. Mereka kemudian menyebar ke sejumlah daerah yang dikenal sebagai basis loyalis Assad dan wilayah kuat Hizbullah.
Beberapa lokasi yang disebut menjadi tempat persembunyian mereka antara lain Jabal Mohsen di Tripoli yang mayoritas penduduknya Alawi, desa-desa di Akkar dekat perbatasan Suriah, hingga kawasan Baalbek-Hermel di Lebanon timur yang selama ini dikenal sebagai salah satu pusat kekuatan Hizbullah.
Berlindung di Basis Hizbullah
Sumber Lebanon itu mengatakan para mantan perwira Assad sengaja memilih wilayah yang memiliki pengaruh besar Hizbullah dan sekutunya agar lebih aman dari pengawasan. Sebagian dari mereka diyakini masih memiliki hubungan lama dengan jaringan keamanan dan milisi yang dulu mendukung Assad selama perang Suriah.
Hal inilah yang membuat Damaskus khawatir. Pemerintah Suriah takut jaringan loyalis Assad di Lebanon kembali membangun kekuatan atau mengatur gerakan melawan pemerintahan baru dari luar negeri.
Karena itu, Damaskus dilaporkan sudah mengirim daftar nama para mantan pejabat dan perwira Assad kepada pemerintah Lebanon. Suriah juga meminta koordinasi keamanan langsung untuk melacak dan menyeret mereka ke pengadilan.
Dalam pembicaraan kedua negara, isu “sisa-sisa rezim Assad” menjadi salah satu topik paling sensitif. Lebanon dan Suriah kini disebut sedang menyiapkan mekanisme hukum bersama agar proses penyerahan para loyalis Assad bisa dilakukan secara resmi melalui kementerian dalam negeri dan kementerian kehakiman kedua negara.
Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam juga memberi sinyal bahwa Beirut tidak ingin negaranya dipakai sebagai markas aktivitas anti-Suriah.
“Kami tidak akan membiarkan Lebanon menjadi tempat bagi kelompok atau milisi yang bekerja melawan negara-negara Arab,” ujarnya kepada Al Arabiya.
Kekhawatiran Jaringan Lama Assad Bangkit Lagi
Meski begitu, situasi Lebanon tidak sederhana. Banyak wilayah tempat para loyalis Assad bersembunyi berada di area yang selama ini berada di bawah pengaruh Hizbullah. Kelompok tersebut memang menjadi sekutu utama Bashar al-Assad selama perang Suriah dan berperan besar menjaga rezimnya tetap bertahan bertahun-tahun.
Karena itu, keberadaan mantan perwira Assad di wilayah-wilayah pengaruh Hizbullah langsung memicu banyak spekulasi. Sejumlah pihak khawatir mereka masih menyimpan jaringan lama dan bisa sewaktu-waktu digunakan untuk mengganggu stabilitas Suriah.
Apalagi sebagian mantan aparat Assad dikenal berpengalaman dalam operasi intelijen, militer, dan keamanan. Jika mereka tetap bebas bergerak di Lebanon, Damaskus khawatir ancaman terhadap pemerintahan baru belum benar-benar selesai.
Sementara itu, aktivis hukum Lebanon, Diala Shehadeh, menjelaskan bahwa penyerahan para mantan pejabat Assad harus dilakukan lewat prosedur hukum resmi. Menurutnya, Suriah perlu mengajukan permintaan resmi berdasarkan perjanjian hukum Lebanon–Suriah yang sudah ada sejak tahun 1951.
Namun di balik proses hukum dan diplomasi itu, satu hal kini semakin jelas, banyak loyalis Assad memilih berlindung di kawasan yang dekat dengan Hizbullah. Dan bagi Damaskus, itu bukan lagi sekadar isu pengungsi politik, melainkan persoalan keamanan yang bisa menentukan masa depan Suriah pasca-Assad. (ahmad/andalusmedia.id)
