Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mendorong Suriah agar mengambil peran lebih besar dalam menghadapi Hizbullah di Lebanon. Meski tekanan dari Washington terus meningkat, pemerintah Presiden Ahmad asy-Syaraa tetap menolak opsi intervensi militer dan menegaskan bahwa Damaskus tidak akan mengirim pasukan ke negara tetangganya tersebut.
Pernyataan terbaru Trump kembali memunculkan perdebatan mengenai posisi Suriah dalam dinamika keamanan Lebanon, terutama ketika tekanan internasional terhadap Hizbullah yang didukung Iran terus meningkat.
Dalam beberapa kesempatan sejak Juni hingga pertengahan Juli 2026, Trump mengaku telah membahas langsung persoalan Hizbullah bersama Presiden Ahmad asy-Syaraa.
Menurut Trump, Suriah dinilai memiliki kemampuan yang lebih baik untuk menangani Hizbullah dibandingkan operasi militer yang selama ini dilakukan “Israel”.
Dikutip The Syrian Observer pada Rabu (16/7/2026), Trump bahkan menyarankan agar Tel Aviv memberikan ruang kepada Damaskus untuk mengambil peran lebih besar.
“Saya menyarankan kepada Israel agar membiarkan Suriah menangani Hizbullah. Sejujurnya, saya pikir mereka akan melakukan pekerjaan yang lebih baik,” kata Trump.
Pernyataan tersebut disampaikan ketika Trump mengkritik dampak operasi militer “Israel” di Lebanon yang dinilai menyebabkan banyak korban sipil dan memperburuk situasi kemanusiaan.
Menurut Trump, pendekatan yang lebih terukur dinilai dapat membuka peluang terciptanya stabilitas yang lebih baik di kawasan.
Damaskus Tolak Opsi Militer
Meski mendapat dorongan dari Washington, pemerintah Suriah tetap mempertahankan kebijakannya untuk tidak terlibat dalam operasi militer di Lebanon.
Damaskus menegaskan prioritas utama pemerintah saat ini adalah memulihkan keamanan nasional, mempercepat rekonstruksi, serta membangun kembali institusi negara setelah bertahun-tahun dilanda perang.
Pemerintah juga memastikan tidak memiliki rencana mengirim pasukan maupun membuka front militer baru terhadap Hizbullah.
Bagi Suriah, keterlibatan langsung di Lebanon hanya berpotensi memperbesar risiko konflik regional yang justru dapat mengganggu proses pemulihan di dalam negeri.
Sikap tersebut juga sejalan dengan pernyataan Presiden Ahmad asy-Syaraa sebelumnya yang menegaskan bahwa fase baru Suriah adalah pembangunan, bukan peperangan.
Lebanon Anggap Hizbullah Urusan Internal
Penolakan Damaskus mendapat respons serupa dari sejumlah pejabat Lebanon.
Mereka menilai persoalan Hizbullah merupakan urusan domestik yang harus diselesaikan melalui lembaga resmi negara Lebanon tanpa campur tangan militer dari negara lain.
Pandangan itu muncul di tengah meningkatnya tekanan internasional terhadap Hizbullah yang dalam beberapa tahun terakhir terus menjadi salah satu isu utama dalam hubungan Lebanon dengan Amerika Serikat dan negara-negara Barat.
Baca Artikel Lainnya: Board of Peace AS Terancam Gagal Bangun Gaza, Rekonstruksi Menyusut Jadi Kamp Pengungsi
Perketat Jalur Penyelundupan Senjata
Meski menolak mengirim pasukan, Suriah tetap mengambil langkah untuk memperketat pengawasan terhadap jalur logistik yang diduga digunakan jaringan Hizbullah.
Pekan ini, otoritas Suriah mengumumkan keberhasilan menggagalkan penyelundupan sejumlah senjata canggih yang diduga akan dikirim dari Irak menuju Lebanon.
Operasi tersebut disebut sebagai bagian dari strategi pemerintah baru Suriah dalam memperkuat keamanan perbatasan sekaligus membatasi aktivitas kelompok bersenjata lintas negara.
Langkah itu dinilai menunjukkan bahwa Damaskus tetap berupaya menjaga stabilitas kawasan tanpa harus terlibat langsung dalam operasi militer di Lebanon.
Diplomasi Tetap Jadi Prioritas
Pendekatan yang sama juga ditegaskan Menteri Luar Negeri Suriah Asaad al-Shibani saat melakukan kunjungan resmi ke Beirut pada awal Juli lalu.
Dalam pertemuan tersebut, ia menyatakan Suriah tetap membuka peluang dialog dengan Hizbullah apabila diperlukan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas regional.
Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah Suriah tidak ingin terseret ke dalam konflik baru yang dapat menghambat agenda rekonstruksi dan pemulihan ekonomi.
Menurutnya, penyelesaian persoalan Lebanon harus ditempuh melalui jalur politik dan diplomasi, bukan dengan memperluas operasi militer.
Tekanan AS Terus Berlanjut
Hingga kini belum ada tanda-tanda bahwa Suriah akan mengubah kebijakannya.
Pemerintah Ahmad asy-Syaraa tetap menolak keterlibatan militer langsung di Lebanon meski tekanan dari Amerika Serikat terus meningkat.
Sementara itu, Washington masih berupaya mencari berbagai cara untuk membatasi pengaruh Hizbullah dan Iran di kawasan Timur Tengah, baik melalui tekanan diplomatik, sanksi ekonomi, maupun kerja sama keamanan dengan negara-negara sekutunya.
Di tengah dinamika tersebut, Damaskus tampaknya memilih mempertahankan keseimbangan antara menjaga hubungan internasional, mengamankan perbatasan, dan menghindari keterlibatan dalam konflik baru yang berpotensi memperburuk proses transisi Suriah pascaperang. (haidar/andalusmedia.id)
