Pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang memuji Presiden Suriah Ahmad al-Sharaa menjadi sorotan berbagai media internasional. Di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) NATO di Ankara, Turki, Trump menyebut al-Sharaa sebagai pemimpin yang kuat, dihormati banyak pihak, serta dinilai berhasil memimpin Suriah keluar dari kondisi yang selama bertahun-tahun dilanda konflik dan perpecahan.
Pujian tersebut muncul bersamaan dengan keputusan penting Washington untuk memulai prosedur pencabutan status Suriah dari daftar negara pendukung terorisme, sebuah label yang melekat sejak tahun 1979. Bila proses ini selesai setelah masa peninjauan Kongres Amerika Serikat selama 45 hari, maka salah satu hambatan terbesar yang selama puluhan tahun mengisolasi Suriah dari sistem keuangan internasional akan mulai terbuka.
Media-media internasional menilai langkah tersebut sebagai perubahan besar dalam hubungan Washington dan Damaskus. Syria TV menyebut keputusan itu sebagai peluang bagi Suriah untuk kembali terhubung dengan sistem ekonomi global. Associated Press dan PBS melaporkan bahwa Trump secara terbuka memberikan apresiasi kepada Ahmad al-Sharaa atas kepemimpinannya.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyatakan bahwa pencabutan sanksi akan membuka pintu perdagangan, investasi, dan rekonstruksi Suriah. Menurut Rubio, stabilitas Suriah akan memberikan manfaat bukan hanya bagi kawasan Timur Tengah, tetapi juga bagi masyarakat internasional secara keseluruhan.
Langkah ini juga dipandang sebagai keberhasilan diplomasi pemerintah Suriah yang baru. Setelah bertahun-tahun berada dalam posisi terisolasi, Damaskus kini mulai diterima kembali dalam berbagai forum internasional. Sebelumnya, Presiden Ahmad al-Sharaa telah melakukan pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron, menghadiri KTT NATO, menjalin komunikasi dengan negara-negara Uni Eropa, Turki, negara-negara Teluk, hingga membuka kembali hubungan diplomatik dengan sejumlah negara Barat.
Semua perkembangan tersebut menunjukkan bahwa Suriah sedang berusaha membangun kembali posisinya di tengah percaturan politik internasional.
Pragmatisme Politik Demi Masa Depan Suriah
Pertemuan Ahmad al-Sharaa dengan Donald Trump memang memunculkan beragam komentar. Sebagian mempertanyakan mengapa Presiden Suriah bersedia bertemu dengan pemimpin Amerika Serikat yang selama ini dikenal sebagai pendukung kuat Israel, terutama di tengah perang Gaza yang masih berlangsung.
Namun apabila dilihat dari sudut pandang politik dan kepentingan nasional Suriah, langkah tersebut dapat dipahami sebagai bagian dari diplomasi yang bersifat pragmatis.
Suriah hari ini bukanlah Suriah sebelum perang. Negara itu baru saja keluar dari konflik berkepanjangan yang berlangsung sekitar 14 tahun, meninggalkan kerusakan yang sangat besar. Jutaan warga mengungsi ke luar negeri maupun menjadi pengungsi internal. Kota-kota besar seperti Aleppo, Homs, Idlib, dan sebagian Damaskus mengalami kerusakan berat. Infrastruktur publik, rumah sakit, sekolah, jalan raya, jaringan listrik, hingga kawasan industri mengalami kehancuran yang membutuhkan biaya sangat besar untuk membangunnya kembali.
Di sisi lain, selama bertahun-tahun Suriah juga menghadapi berbagai sanksi ekonomi dari Amerika Serikat dan negara-negara Barat. Sanksi tersebut membatasi akses Suriah terhadap sistem perbankan internasional, investasi asing, perdagangan global, hingga bantuan pembangunan.
Karena itu, bagi pemerintahan Ahmad al-Sharaa, membuka kembali hubungan dengan Washington bukan semata-mata persoalan diplomasi simbolik, melainkan menyangkut masa depan jutaan rakyat Suriah.
Tanpa pencabutan sanksi, proses rekonstruksi akan berjalan jauh lebih lambat. Investor internasional akan tetap ragu masuk ke Suriah, lembaga keuangan dunia akan kesulitan memberikan pembiayaan, sementara rakyat Suriah akan terus menanggung dampak ekonomi yang berat.
Dalam konteks inilah, diplomasi menjadi instrumen yang sangat penting.
Ahmad al-Sharaa tampak berusaha membangun hubungan dengan berbagai pihak tanpa terjebak pada satu poros politik tertentu. Selain mempererat hubungan dengan Turki, ia juga membuka komunikasi dengan Prancis, negara-negara Uni Eropa, Amerika Serikat, hingga berbagai lembaga internasional.
Bahkan terhadap Rusia, yang selama bertahun-tahun menjadi sekutu utama pemerintahan sebelumnya, Suriah tetap menjaga hubungan secara profesional. Demikian pula terhadap Iran. Meskipun hubungan Damaskus dan Teheran masih berada dalam fase yang dingin dan belum sepenuhnya pulih, pemerintah Suriah tidak memilih jalur konfrontasi terbuka yang dapat memperburuk stabilitas kawasan.
Pendekatan seperti ini menunjukkan bahwa prioritas utama pemerintah Suriah saat ini adalah kepentingan nasional, bukan memperpanjang konflik diplomatik.
Tentu saja, pertemuan Ahmad al-Sharaa dengan Donald Trump tidak dapat dimaknai sebagai bentuk pembenaran atau legitimasi terhadap seluruh kebijakan Amerika Serikat, termasuk dukungan Washington kepada Israel dalam perang Gaza. Kedua persoalan tersebut berada pada konteks yang berbeda.
Dalam hubungan internasional, sebuah negara sering kali harus berdialog bahkan dengan pihak yang memiliki banyak perbedaan kepentingan. Diplomasi bukan selalu berarti persetujuan terhadap seluruh kebijakan lawan bicara, tetapi merupakan sarana untuk memperjuangkan kepentingan rakyat yang dipimpin.
Sejarah menunjukkan bahwa banyak negara yang pernah berkonflik akhirnya memilih berunding ketika kepentingan nasional mengharuskannya. Politik internasional bukan sekadar persoalan idealisme, tetapi juga seni mengelola realitas yang ada.
Bagi Suriah, realitas itu sangat jelas. Negara tersebut membutuhkan investasi, pembangunan kembali infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, pemulangan jutaan pengungsi, serta pemulihan ekonomi yang diperkirakan memerlukan waktu puluhan tahun.
Karena itu, sikap pragmatis Ahmad al-Sharaa dapat dipahami sebagai upaya membuka sebanyak mungkin pintu kerja sama internasional demi mempercepat proses pemulihan negaranya.
Apabila Damaskus tetap mengambil sikap yang kaku dan menutup seluruh ruang dialog dengan negara-negara yang memiliki pengaruh besar terhadap sistem ekonomi dunia, maka beban yang harus ditanggung rakyat Suriah akan semakin berat.
Langkah diplomasi yang ditempuh Ahmad al-Sharaa hari ini menunjukkan bahwa pemerintah Suriah berusaha menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama. Tantangan ke depan tentu masih sangat besar, tetapi perubahan pendekatan diplomatik yang dilakukan Damaskus membuka peluang baru bagi Suriah untuk kembali menjadi bagian dari komunitas internasional dan mempercepat proses rekonstruksi setelah bertahun-tahun dilanda perang. (ahmad/andalusmedia.id)
