Perbedaan pandangan antara Amerika Serikat dan Israel terkait penanganan Hizbullah kembali mencuat. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, secara terbuka menolak usulan Presiden AS Donald Trump yang sebelumnya menyarankan agar Suriah mengambil peran dalam menghadapi Hizbullah di Lebanon.
Dalam wawancara dengan televisi lokal Israel yang dilansir APA News pada 19 Juni 2026, Katz menegaskan bahwa Israel tidak membutuhkan bantuan dari Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa maupun pemerintah Damaskus untuk menangani persoalan keamanan di kawasan perbatasan utara.
Menurut Katz, Israel memiliki pengalaman panjang dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan yang berasal dari Lebanon maupun Suriah. Karena itu, ia menilai tidak ada alasan bagi Tel Aviv untuk menyerahkan urusan Hizbullah kepada pihak lain.
“Kami tidak membutuhkan Al-Sharaa. Kami tidak memerlukannya datang ke sini untuk membantu kami. Kami sangat mengenal Suriah,” ujar Katz.
Pernyataan tersebut menjadi respons paling tegas dari pemerintah Israel terhadap gagasan Trump yang dalam beberapa pekan terakhir berulang kali menyatakan bahwa Suriah bisa memainkan peran lebih besar dalam menghadapi Hizbullah.
Katz Minta Suriah Fokus Urusan Dalam Negeri
Dalam wawancara yang sama, Katz juga mengingatkan agar pemerintah Suriah tidak ikut campur dalam persoalan yang menurutnya merupakan urusan internal keamanan Israel.
Ia menilai Damaskus sebaiknya memusatkan perhatian pada stabilitas domestik dan proses pemulihan negaranya sendiri setelah bertahun-tahun dilanda konflik.
“Lebih baik baginya tetap berada di Suriah dan tidak mencampuri urusan kami. Dia juga tidak seharusnya memaksa kami untuk ikut campur dalam urusannya,” tegas Katz.
Pernyataan itu menunjukkan bahwa pemerintah Israel tidak melihat adanya kebutuhan untuk melibatkan Suriah dalam strategi menghadapi Hizbullah, meskipun gagasan tersebut datang langsung dari Presiden Amerika Serikat yang merupakan sekutu utama Tel Aviv.
Israel Bersikeras Pertahankan Zona Keamanan
Selain menolak usulan Trump, Katz juga menegaskan bahwa Israel tidak akan menarik pasukannya dari wilayah yang disebut sebagai zona keamanan di Gaza, Lebanon, dan Suriah.
Menurutnya, keberadaan pasukan Israel di wilayah tersebut merupakan bagian dari strategi pertahanan nasional yang tidak dapat ditentukan oleh tekanan internasional maupun desakan negara lain.
“Tidak ada yang bisa memberi tahu kami apa yang harus kami lakukan,” kata Katz.
Pernyataan tersebut muncul ketika berbagai negara dan organisasi internasional terus menyerukan agar Israel mengurangi operasi militernya di sejumlah wilayah konflik.
Namun pemerintah Israel menegaskan bahwa keputusan terkait keamanan nasional akan tetap ditentukan berdasarkan kepentingan strategis Tel Aviv.
Baca Artikel Lainnya: Usulan Trump Soal Hizbullah Diragukan, Senator AS Nilai Suriah Tak Mampu Gantikan Israel
Klaim 200 Ribu Warga Lebanon Belum Bisa Kembali
Dalam keterangannya, Katz juga mengungkapkan bahwa seluruh bangunan yang berada di dalam zona keamanan yang dibentuk Israel di Lebanon telah dihancurkan selama operasi militer berlangsung.
Ia mengklaim sekitar 200.000 warga yang sebelumnya tinggal di kawasan tersebut tidak akan dapat kembali ke rumah mereka dalam waktu dekat.
Meski tidak menjelaskan batas pasti wilayah yang dimaksud, pernyataan itu mengindikasikan bahwa Israel masih berencana mempertahankan kehadiran militernya di sejumlah area strategis di Lebanon Selatan.
Kebijakan tersebut diperkirakan akan terus menjadi sumber ketegangan antara Israel, Lebanon, dan kelompok Hizbullah dalam beberapa waktu ke depan.
Usulan Trump Terus Menuai Kritik
Sebelumnya, Trump menyarankan agar Israel memberikan kesempatan kepada Suriah untuk menangani Hizbullah. Ia bahkan menyebut pemerintahan Ahmed al-Sharaa berpotensi melakukan pekerjaan yang lebih baik dibandingkan operasi militer Israel yang terus berlanjut di Lebanon.
Namun usulan tersebut langsung memicu perdebatan luas.
Sejumlah senator Amerika Serikat dan pakar Timur Tengah menilai gagasan itu tidak realistis. Mereka berpendapat Israel memiliki pengalaman puluhan tahun dalam menghadapi Hizbullah dan memahami jaringan kelompok tersebut lebih baik dibandingkan pihak lain.
Di sisi lain, pemerintah Suriah juga telah berulang kali membantah adanya rencana untuk melakukan intervensi militer di Lebanon. Presiden Ahmed al-Sharaa menegaskan bahwa Damaskus tidak memiliki agenda untuk memasuki Lebanon maupun terlibat langsung dalam konflik melawan Hizbullah.
Dengan penolakan dari Israel dan sikap hati-hati Suriah, usulan Trump hingga kini masih sebatas wacana politik yang belum menunjukkan tanda-tanda akan diwujudkan dalam kebijakan nyata di lapangan. (haidar/andalusmedia.id)
