Menteri Pertahanan Imarah Islam Afghanistan, Mohammad Yaqoob Mujahid, menegaskan bahwa perjanjian yang baru ditandatangani dengan Rusia bukan merupakan pakta pertahanan maupun perjanjian keamanan bersama. Menurutnya, kesepakatan tersebut murni berupa kerja sama teknis-militer yang berfokus pada pemeliharaan dan pengembangan peralatan militer Afghanistan.
Pernyataan itu disampaikan Mujahid setibanya di Bandara Internasional Kabul pada Sabtu, 30 Mei 2026, setelah menghadiri Forum Keamanan Global 2026 di Moskow.
Menurut Mujahid, sebagian besar aset militer Afghanistan merupakan produk buatan Rusia yang telah digunakan selama bertahun-tahun. Peralatan tersebut mencakup helikopter, pesawat terbang, sistem persenjataan, serta berbagai perlengkapan militer lain yang membutuhkan perawatan rutin dan peningkatan kemampuan operasional.
“Sebagian besar peralatan militer Afghanistan buatan Rusia. Aset-aset ini membutuhkan perawatan, peningkatan, dan pengawasan. Karena itu kami perlu menjalin kesepakatan dengan negara produsen untuk memastikan peralatan tersebut dapat digunakan secara optimal,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa kerja sama yang disepakati dengan Rusia bertujuan mendukung pemeliharaan, modernisasi, dan pengoperasian peralatan yang telah dimiliki Afghanistan. Kesepakatan itu, kata dia, tidak berkaitan dengan pembentukan blok militer baru ataupun aliansi pertahanan strategis.
Mujahid menekankan bahwa kebijakan pertahanan Afghanistan tetap berlandaskan prinsip nonintervensi dan penghormatan terhadap kedaulatan negara lain. Ia menyatakan penguatan kemampuan militer Afghanistan dilakukan demi menjaga stabilitas nasional dan keamanan kawasan.
“Kebijakan kami adalah Afghanistan tidak menjadi ancaman bagi negara mana pun di dunia. Pengembangan sektor militer ini justru ditujukan untuk mendukung kerja sama keamanan regional,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Mujahid juga menanggapi tuduhan sejumlah pejabat Pakistan yang menyebut wilayah Afghanistan digunakan untuk aktivitas yang mengancam keamanan Pakistan.
Baca Artikel Lainnya: Ahmadinejad Jadi Teka-Teki di Tengah Konflik AS-Iran, Muncul Rumor Kematian hingga Spekulasi Politik
Ia membantah tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa pemerintah Afghanistan berkomitmen mencegah penggunaan wilayahnya untuk mengganggu negara lain. Menurutnya, Kabul saat ini justru sedang berupaya memperkuat pengawasan wilayah udara guna menjaga kedaulatan nasional.
Mujahid mengatakan peningkatan kemampuan pertahanan udara menjadi salah satu prioritas pemerintah Afghanistan. Langkah itu dilakukan untuk mencegah pelanggaran wilayah udara oleh pihak asing dan memperkuat pengawasan terhadap perbatasan negara.
“Mengenai keluhan Pakistan, beberapa bulan lalu mereka dapat melakukan serangan udara di sejumlah wilayah Afghanistan. Kami sedang berupaya memastikan tindakan seperti itu tidak dapat terulang kembali di masa mendatang,” ujarnya.
Kesepakatan teknis-militer antara Afghanistan dan Rusia sebelumnya ditandatangani di sela penyelenggaraan Forum Keamanan Global 2026 di Moskow. Perjanjian tersebut menjadi salah satu hasil penting dari pertemuan bilateral antara delegasi kedua negara.
Forum internasional itu berlangsung pada 26 hingga 29 Mei 2026 dan dihadiri pejabat pertahanan, keamanan, serta pembuat kebijakan dari lebih dari 100 negara. Berbagai isu strategis dibahas dalam forum tersebut, mulai dari ancaman terorisme, keamanan regional, perkembangan teknologi militer, hingga tantangan tatanan global yang terus berubah.
Delegasi Afghanistan dipimpin langsung oleh Mohammad Yaqoob Mujahid sebagai perwakilan pemerintah Kabul. Kehadirannya dalam forum tersebut dinilai mencerminkan upaya Afghanistan memperluas kerja sama internasional di bidang keamanan dan pertahanan tanpa harus terikat dalam aliansi militer formal.
Pernyataan Mujahid sekaligus menjadi klarifikasi atas berbagai spekulasi yang muncul setelah penandatanganan kesepakatan dengan Rusia. Pemerintah Afghanistan menegaskan bahwa fokus utama kerja sama tersebut adalah aspek teknis dan operasional, terutama untuk menjaga kesiapan peralatan militer yang sudah dimiliki negara itu. (haidar/andalusmedia.id)
