Upaya menuntut pertanggungjawaban mantan Presiden Suriah, Bashar al-Assad, kembali menjadi perhatian dunia internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menilai proses hukum terhadap Assad dan para pejabat rezim lama merupakan bagian penting dalam mewujudkan keadilan bagi jutaan warga Suriah yang terdampak konflik selama bertahun-tahun.
Pernyataan tersebut disampaikan Komisaris Tinggi HAM PBB, Volker Türk, dalam laporan yang dipresentasikan di hadapan Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Geneva. Menurutnya, tuntutan keadilan dari para korban dan penyintas konflik Suriah tidak boleh diabaikan, terutama setelah bertahun-tahun mereka hidup dalam bayang-bayang perang, pengungsian, dan pelanggaran hak asasi manusia.
Dilansir Syria TV pada 15 Juni 2026 yang mengutip pernyataan resmi PBB, Türk menegaskan bahwa proses penuntutan terhadap Assad maupun pejabat lain yang diduga terlibat dalam pelanggaran HAM tetap harus berjalan sesuai standar hukum internasional.
Ia menjelaskan bahwa sebagian proses hukum saat ini dilakukan secara in absentia atau tanpa kehadiran terdakwa. Meski demikian, langkah tersebut tetap memiliki nilai penting dalam upaya membangun akuntabilitas dan memastikan bahwa pelanggaran berat tidak dibiarkan tanpa konsekuensi hukum.
Menurut Türk, keadilan bukan hanya soal menghukum pelaku, tetapi juga tentang mengakui penderitaan korban dan memberikan ruang bagi proses pemulihan masyarakat yang telah lama terdampak konflik.
Korban Suriah Masih Menuntut Keadilan
Lebih dari satu dekade konflik telah meninggalkan luka mendalam bagi masyarakat Suriah. Jutaan warga kehilangan anggota keluarga, tempat tinggal, hingga sumber penghidupan akibat perang yang berlangsung sejak 2011.
Dalam konteks tersebut, tuntutan terhadap keadilan transisional semakin menguat di berbagai wilayah Suriah. Banyak kelompok masyarakat sipil menilai bahwa stabilitas jangka panjang tidak akan tercapai tanpa adanya proses hukum yang jelas terhadap mereka yang diduga bertanggung jawab atas pelanggaran selama konflik.
Türk menegaskan bahwa hak para korban untuk memperoleh keadilan merupakan bagian mendasar dari prinsip hak asasi manusia yang harus dihormati oleh semua pihak.
Menurutnya, sistem hukum yang mampu menghadirkan akuntabilitas akan membantu mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa mendatang serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Baca Artikel Lainnya: Suriah Tolak Tekanan AS untuk Hadapi Hizbullah, Ahmed al-Sharaa Buka Suara
Demonstrasi Dorong Keadilan Transisional
Pernyataan PBB muncul di tengah meningkatnya tuntutan masyarakat Suriah terhadap penerapan keadilan transisional. Dalam beberapa hari terakhir, sejumlah kota dilaporkan menjadi lokasi aksi demonstrasi yang menyerukan proses hukum terhadap tokoh-tokoh yang dianggap bertanggung jawab atas pelanggaran selama era pemerintahan sebelumnya.
Para peserta aksi meminta pemerintah dan lembaga terkait mempercepat pembentukan mekanisme keadilan yang transparan dan kredibel. Mereka juga menuntut agar hak-hak korban mendapatkan perhatian yang lebih besar dalam proses transisi politik yang sedang berlangsung.
Selain itu, demonstran menyerukan agar tidak ada bentuk impunitas atau perlindungan terhadap individu yang diduga terlibat dalam kejahatan selama konflik. Bagi banyak korban, proses hukum dianggap sebagai langkah penting untuk memperoleh pengakuan atas penderitaan yang mereka alami selama bertahun-tahun.
Fondasi Penting Masa Depan Suriah
Dalam laporannya, Türk menekankan bahwa keadilan dan akuntabilitas merupakan fondasi utama bagi pembangunan Suriah pascakonflik. Ia menilai proses tersebut tidak hanya penting untuk menyelesaikan persoalan masa lalu, tetapi juga berperan dalam membangun masa depan yang lebih stabil dan inklusif.
Menurutnya, negara yang berhasil menghadapi masa lalunya secara terbuka memiliki peluang lebih besar untuk menciptakan rekonsiliasi nasional dan mencegah munculnya kembali konflik di masa depan.
PBB juga menilai bahwa proses keadilan harus dilakukan secara independen, transparan, dan menghormati prinsip-prinsip hukum internasional. Dengan demikian, hasil yang dicapai dapat diterima oleh masyarakat luas dan memberikan rasa keadilan bagi para korban.
Di tengah berbagai tantangan politik dan keamanan yang masih dihadapi Suriah, isu keadilan transisional diperkirakan akan terus menjadi salah satu agenda utama dalam proses pemulihan negara tersebut. Bagi banyak warga Suriah, keadilan bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang memastikan generasi mendatang dapat hidup dalam kondisi yang lebih aman, stabil, dan bebas dari siklus kekerasan yang pernah melanda negara mereka. (haidar/andalusmedia.id)
