Otoritas Suriah kembali melanjutkan upaya memburu tokoh-tokoh yang terlibat pelanggaran HAM pada era pemerintahan Bashar al-Assad. Kali ini, Kementerian Dalam Negeri Suriah mengumumkan penangkapan seorang mantan komandan milisi Liwa al-Quds yang dituduh terlibat dalam berbagai kejahatan berat, mulai dari penculikan hingga perdagangan narkoba.
Dilansir dari Syria TV, aparat keamanan Suriah pada Ahad (14/6) menangkap Abdullah Ismail al-Hamad, seorang tokoh militer yang sebelumnya memegang posisi komando dalam milisi Liwa al-Quds. Penangkapan ini sebagai bagian dari operasi berkelanjutan untuk mengejar para pelaku pelanggaran pada masa rezim Assad.
Siapa Liwa al-Quds?
Liwa al-Quds, yang secara harfiah berarti “Brigade Yerusalem”, merupakan kelompok paramiliter pro-rezim Assad yang dibentuk pada tahun 2013 oleh Muhammad al-Said. Milisi ini lahir di tengah berkecamuknya revolusi Suriah dan berfungsi sebagai pasukan pembantu Angkatan Darat Suriah dalam menghadapi kelompok oposisi.
Meski namanya merujuk pada Yerusalem dan Palestina, mayoritas anggota Liwa al-Quds berasal dari komunitas Palestina Sunni yang telah lama menetap di Suriah. Basis utama perekrutan mereka berada di kamp pengungsi al-Nayrab dan Handarat di Aleppo, wilayah yang selama perang menjadi salah satu garis depan konflik.
Dalam perkembangannya, Liwa al-Quds tumbuh menjadi salah satu milisi loyalis terbesar di Aleppo. Kelompok ini bertempur bersama pasukan rezim Assad dalam berbagai operasi militer besar selama perang.
Selain mendapat dukungan dari Damaskus, milisi ini menerima bantuan pelatihan, persenjataan, dan dukungan logistik dari Rusia serta Pasukan Quds Garda Revolusi Iran (IRGC). Kedekatan tersebut membuat Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap Liwa al-Quds pada tahun 2019.
Berbeda dengan sejumlah milisi Syiah asing yang bertempur di Suriah atas dasar ideologi keagamaan, Liwa al-Quds lebih mengusung ideologi nasionalisme Arab dan loyalitas politik kepada negara Suriah serta Partai Ba’ath.
Liwa Al-Quds Terlibat Berbagai Kejahatan
Menurut Kementerian Dalam Negeri Suriah, hasil penyelidikan menunjukkan bahwa AbdulIlah Ismail al-Hamad bukan sekadar anggota biasa, melainkan pernah memimpin formasi militer di bawah Liwa al-Quds dan terlibat dalam operasi di berbagai provinsi Suriah.
Pihak keamanan menuduh al-Hamad mengelola sejumlah markas keamanan yang menjadi lokasi berbagai pelanggaran berat selama masa konflik. Di antara tuduhan yang diarahkan kepadanya adalah keterlibatan dalam penculikan warga sipil, pengoperasian jaringan perdagangan narkoba, serta praktik penyiksaan yang dalam sejumlah kasus berujung pada kematian korban.
Perdagangan narkotika, khususnya Captagon, selama bertahun-tahun menjadi salah satu sumber pendanaan jaringan bersenjata dan elemen-elemen yang terkait dengan rezim lama Suriah. Karena itu, pemberantasan jaringan narkoba kini menjadi salah satu prioritas pemerintah baru di Damaskus.
Ditangkap Setelah Berusaha Bersembunyi
Kementerian Dalam Negeri Suriah menyatakan bahwa operasi penangkapan dilakukan setelah proses pemantauan dan pengintaian yang berlangsung dalam waktu cukup lama.
Menurut pernyataan resmi, tersangka berupaya menghindari penangkapan dengan berpindah lokasi dan bersembunyi dari aparat keamanan. Namun, operasi intelijen berhasil melacak pergerakannya hingga akhirnya dilakukan penangkapan.
“Pemantauan dan pengawasan yang cermat berhasil menggagalkan upayanya untuk bersembunyi dan menghindari pertanggungjawaban hukum,” demikian bunyi pernyataan kementerian.
Pihak berwenang menegaskan bahwa proses hukum terhadap al-Hamad masih terus berlanjut dan akan diserahkan ke pengadilan untuk menjalani proses peradilan.
Bagian dari Upaya Keadilan Transisi
Penangkapan ini merupakan bagian dari kampanye yang lebih luas untuk memburu mantan pejabat keamanan, perwira intelijen, dan anggota milisi yang diduga terlibat pelanggaran pada masa pemerintahan Assad.
Beberapa hari sebelumnya, aparat juga mengumumkan penangkapan Qais Hassan al-Abd Rajab, mantan wakil direktur Badan Intelijen Umum atau Keamanan Negara pada era rezim lama.
Menteri Dalam Negeri Suriah, Anas Khattab, sebelumnya menegaskan bahwa Direktorat Pemberantasan Terorisme bersama aparat keamanan daerah akan terus mengejar para pelaku kejahatan dan membawa mereka ke hadapan hukum.
Bagi banyak warga Suriah, langkah-langkah ini dipandang sebagai bagian dari proses keadilan transisi setelah lebih dari satu dekade perang yang menelan ratusan ribu korban jiwa dan memaksa jutaan orang meninggalkan rumah mereka.
Meski jalan menuju rekonsiliasi nasional masih panjang, penangkapan tokoh-tokoh yang diduga terlibat pelanggaran HAM dinilai menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun Suriah pascaperang—sebuah Suriah yang berupaya menegakkan akuntabilitas dan memastikan bahwa kejahatan masa lalu tidak berlalu tanpa pertanggungjawaban. (ahmad/andalusmedia.id)
